img

GADUH TUDINGAN SAWIT MERUSAK HUTAN

Teropong | 30 April 2017 , 06:57 WIB | Read : 798 | Atep Yulianto Irawan
img

HASIL VOTING ANGGOTA PARLEMEN EROPA, KOMITE LINGKUNGAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP SAWIT ASAL INDONESIA, YANG MENUDING SAWIT MENYEBABKAN DEFORESTASI, DEGRADASI HABITAT, MASALAH HAK AZASI MANUSIA, STANDAR SOSIAL YANG TIDAK PATUT DAN MASALAH TENAGA KERJA ANAK, DITANGGAPI BERAGAM, BENARKAH DEMIKIAN?

Pada 9 Maret 2017 lalu Parlemen Eropa melakukan voting atas industri kelapa sawit nasional, hasilnya dari 57 suara, sebanyak 56 suara sepakat bila sawit menyebabkan deforestasi, degradasi habitat, masalah hak azasi manusia, standar sosial yang tidak patut dan masalah tenaga kerja anak.

Sedangkan hanya 1 suara tidak sepakat demikian. Hasil voting ini memang masih akan kembali diangkat pada sidang pleno tanggal 3 sampai 6 April 2017. Namun implikasi dari laporan itu adalah guna menghentikan penggunaan minyak sawit dari program biodiesel Eropa tahun 2020 dan untuk diterapkan satu sistem sertifikasi minyak sawit di Eropa.

Hasil voting itu langsung ditanggapi Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Bayu Krisnamurthi dalam surat terbukanya, yang menyatakan bahwa voting itu merupakan langkah politik yang tidak menghormati kerja sama Indonesia - Uni Eropa didasarkan pada laporan yang tidak benar.

Hasil voting dianggap sebagai bentuk kampanye negatif yang nyata dan sangat bernuansa kepentingan persaingan dagang. Lebih lanjut kata Bayu, apa yang disebutkan oleh Uni Eropa tidak sesuai fakta. Misalnya, kajian Komisi Eropa sendiri tahun 2013 menunjukkan deforestasi yang disebabkan sawit hanya 2,5% atau jauh lebih kecil dari pembukaan lahan kedelai, peternakan sapi, jagung dan pengembangan infrastruktur.

Kedua ekspansi sawit di seluruh dunia hanya seperlima dari ekspansi kedelai dan jauh lebih kecil dari ekspansi rapeseed, tanaman sumber minyak nabati yang tumbuh di Eropa. Alasan ketiga adalah definisi deforestasi yang digunakan tidak menghormati kedaulatan peraturan yang berlaku di Indonesia karena termasuk perubahan dari hutan menjadi APL.

Keempat adalah sawit adalah salah satu kegiatan ekonomi yang mendukung Social Development Goals (SDG) dan diakui APEC sebagai Development Product karena terkait dengan pembangunan pedesaan dan pengurangan kemiskinan dengan fakta bahwa 90% sawit di Afrika dan 45% di Indonesia diusahakan oleh petani.

Hasil voting itu juga memicu Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Yanto Santosa buka suara, dengan membawa hasil penelitian yang dilakukan bersama timnya pada 2016 lalu. Penelitian itu dilakukan di 8 kebun sawit milik perusahaan sawit besar (PSB) dan 16 kebun sawit rakyat. Kebun-kebun tersebut berada di Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Pelelawan, dan Kabupaten Siak di Provinsi Riau.

Dari penelitian tersebut diketahui bahwa lahan yang menjadi kebun

sawit tersebut, sudah tidak berstatus sebagai kawasan hutan. Saat izin usaha perkebunan sawit dan sertifikat hak guna usaha (HGU) diterbitkan. “Status lahan seluruh PSB sudah bukan merupakan kawasan hu . . .

. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

InfoSAWIT Store click here

Daftarkan email anda untuk mendapatkan berita infosawit terbaru.



Berita Terkait

Popular Post

img