img

TUDINGAN AMNESTY INTERNATIONAL: BUTUH ELABORASI LANJUT

Sustainability | 30 April 2017 , 06:26 WIB | Read : 1057 | Tim RSPO Indonesia
img

Adanya laporan Amnesty International yang menuding pelanggaran ketenagakerjaan di belakang nama-nama merk besar, menyangkut isu buruh anak, kerja paksa, hak tenaga kerja dan diskriminasi gender. Terlebih, berbagai tudingan juga ditujukan kepada pihak lainnya, seperti RSPO dan Pemerintah Indonesia, sehingga butuh solusi bersama.

Tudingan yang menuntut adanya tanggapan dan perbaikan dalam perusahaan grup Wilmar. Sepertinya tidak mendapatkan kepuasan jawaban yang telah diberikan pihak perusahaan. Laporan yang ditujukan kepada publik itu, menyaratkan ada tanggung jawab pula dari industri luar negeri yang membelinya, sehingga menghasilkan produk konsumen dengan nama-nama merk besar.

Tudingan juga ditujukan kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebagai organisasi nirlaba internasional yang menghasilkan Certified Sustainable Palm Oil (CSPO). Namun, keberadaan CSPO, dianggap pula tidak mampu memenuhi tuntutan dari konsumen yang ada di pasar global, karena banyak memiliki kelemahan.

Tudingan juga ditujukan kepada Pemerintah Indonesia yang  memiliki kelemahan besar dalam menerapkan regulasi yang telah dibuatnya secara mandiri maupun berasal dari ratifikasi hukum internasional. Sehingga, banyak terjadi pelanggaran berat akan hak azasi manusia yang bekerja dalam perkebunan kelapa sawit. 

Berbagai tudingan yang ditujukan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, perusahaan global manufaktur produk konsumen, RSPO dan Pemerintah Indonesia itu, mengisyaratkan keberadaan pelanggaran berat akan ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit.

Kenapa Wilmar?

Mengaku sebagai gerakan global yang ingin supaya semua orang menikmati hak azasi manusia, Amnesty International, baru-baru ini, meluncurkan laporannya yang berjudul Skandal Besar Minyak Kelapa Sawit : Pelanggaran Ketenagakerjaan di Belakang Nama-Nama Merek Besar. Dimana, laporan ini menyorot khusus perkebunan kelapa sawit milik grup Wilmar.

Dipilihnya grup Wilmar, lantaran memiliki bisnis besar dari hulu hingga hilir, yang menguasai pasokan minyak sawit nasional sebesar 43%. Beberapa point penting yang diungkap dalam laporan tersebut, menyangkut pekerja anak, kerja paksa, upah minimum, kesewenang-wenangan, batasan kerja, lembur, kesehatan dan keselamatan kerja dan diskriminasi gender.  

Amnesty International juga mengklaim telah melakukan investigasi berdasarkan kerja lapangan di Indonesia maupun riset di belakang meja. Melalui penelitinya yang mewawancarai 120 pekerja perkebunan, termasuk pekerja yang mempunyai peran pengawas, pada perkebunan yang dimiliki langsung oleh anak perusahaan Wilmar dan perkebunan yang dimiliki oleh tiga perusahaan yang menyediakan minyak sawit ke penyulingan Wilmar di Indonesia.

Kedua anak perusahaan Wilmar adalah PT Perkebunan Milano (PT Milano) dan PT Daya Labuhan Indah. Ketiga pemasok adalah PT Sarana Prima Multi Niaga (SPMN), PT Abdi Budi Mulia (ABM) dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (PT Hamparan), bagian dari grup BEST, yang memasok Wilmar. Wilmar, SPMN, dan semua kecuali satu pembelinya yang dihubungi Amnesty International, adalah anggota RSPO.

Menggugat Laporan Amnesty

Kendati Laporan Amnesty International yang dipublikasikan kepada publik diklaim berdasarkan riset lapangan dan kerja belakang meja, dengan ko , . .

. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

InfoSAWIT Store click here

Daftarkan email anda untuk mendapatkan berita infosawit terbaru.



Berita Terkait

Popular Post

img