img

MEMASTIKAN MISI BPDP KELAPA SAWIT TEPAT SASARAN

Fokus | 02 June 2017 , 06:59 WIB | Read : 1061 | Atep Yulianto Irawan
img

KEMUNCULAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN (BPDP) KELAPA SAWIT DIANGGAP TELAH MAMPU MENSTABILKAN HARGA, SERTA BERPIHAK PADA UPAYA MENDONGKRAK INDUSTRI BIODIESEL. NAMUN DILAIN PIHAK KURANG TERASA KEHADIRANNYA UNTUK KEPENTINGAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT NASIONAL LAINNYA.

Semangat munculnya BPDP Kelapa Sawit diharapkan bisa mengatasi melemahnya harga minyak sawit mentah (CPO), yang kala itu terus menunjukkan penurunan harga. Sebelumnya pada 2015 lalu, gagasan itu muncul dengan skim CPO Support Fund (CSF), merupakan pungutan untuk CPO yang akan di ekspor yang masuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (Baca InfoSAWIT edisi Juni 2015, Pungutan CSF, Siapa Diuntungkan?)

Cara demikian untuk mengatasi cekaknya APBN yang tak bisa lagi mendukung program subsidi untuk biodiesel. Lantaran termasuk dalam kategori energi baru terbarukan, untuk mampu bersaing dengan minyak fosil, biodiesel masih butuh dukungan subsidi sebagai cara mengatasi selisih harga.

Dengan adanya pungutan ini diharapkan bakal kembali mampu mendukung subsidi biodiesel, sehingga  bisa terus menciptakan permintaan CPO baru di pasar domestik. Jika cara ini berjalan dengan baik maka di dunia diperkirakan bakal terjadi kekurangan pasokan yang pada akhirnya bakal  mempengaruhi pergerakan harga CPO.

Guna memuluskan rencana tersebut pemerintah pun menerbitkan PP  No 24 Tahun 2015 tentang  Penghimpunan Dana Perkebunan dan Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Maka saat itu resmi dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) kelapa sawit dengan nama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Dalam pemaparan Tunas Agung Jiwa Brata yang mewakili Direktur Sistem Manajemen Investasi (SMI), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, alasan lain dipilihnya skim pungutan itu untuk menjadi solusi bagi permasalahan di industri kelapa sawit. Bahkan, cara yang ditempuh pemerintah ini dianggap tidak menyalahi aturan lantaran sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Sebagai Badan Layanan Umum (BLU), dan sesuai aturan yang berlaku BPDP-KS secara sah bisa memungut dana dari eksportir CPO, lantas menyalurkannya kembali untuk industri kelapa sawit nasional, semisal untuk pendanaan insentif biodiesel, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Litbang, peremajaan sawit rakyat, pengadaan sarana dan prasarana untuk petani serta promosi kelapa sawit. “Dengan model BLU maka pengelolaan keuangan negara lebih fleksibel, jika terjadi surplus maka bisa digunakan untuk tahun anggaran berikutnya,” papar Agung dalam Workshop Media yang diadakan BPDP-KS, yang diikuti InfoSAWIT, belum lama ini di Pangkal Pinang.

Lebih lanjut kata Agung, dalam BPDP-KS i . . .

. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

InfoSAWIT Store click here

Daftarkan email anda untuk mendapatkan berita infosawit terbaru.



Berita Terkait

Popular Post

img