img

MENGHARAP ISPO PERKUAT DAYA SAING SAWIT NASIONAL

Regulasi | 08 July 2017 , 06:08 WIB | Read : 1272 | Atep Yulianto Irawan
img

LANTARAN KEBIJAKAN ISPO YANG MASIH DIANGGAP TIDAK MEMILIKI TAJI DIPASAR GLOBAL, MENDORONG PEMERINTAH BERUPAYA MEMPERKETAT KEBIJAKAN PRAKTIK SAWIT BERKELANJUTAN ITU. HARAPANNYA SERTIFIKASI SAWIT BERKELANJUTAN VERSI INDONESIA ITU KEDEPAN BISA DITERIMA SEKALIGUS UNTUK MEMPERKUAT DAYA SAING INDUSTRI MINYAK SAWIT NASIONAL.

Saat terbit kebijakan Permentan No.19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), enam tahun silam, sejatinya menjadi angin segar bagi industri kelapa sawit nasional.

Betapa tidak, kala itu industri sawit nasional sedang dihimpit oleh berbagai tudingan negatif dan desakan penerapan kebijakan praktik berkelanjutan global yang dianggap berat sebelah, lantaran kebijakan praktik berkelanjutan global itu seolah-olah menyerahkan secara tunggal tanggung jawab dalam melindungi lingkungan hanya untuk perkebunan kelapa sawit.

Padahal, untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan minyak sawit berkelanjutan mesti didukung oleh seluruh rantai pasok minyak sawit, bukan hanya tunggal oleh pelaku kelapa sawit (growers) saja.

Namun sayang, setelah tiga tahun berjalan kebijakan ISPO tersebut masih dianggap lemah, lantaran kebijakan ISPO terkesan lambat akibat masih banyak adanya benturan regulasi yang ada. Semisal dihadapkan pada Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang juga belum rampung sehingga memperlambat proses pengesahan Hak Guna Usaha (HGU).

Lantas ada pula kebijakan yang dianggap kurang relevan, semisal pengendalian B3 yang harus dilakukan di daerah lokal, padahal pengendalian B3 terbatas dilakukan oleh perusahaaan tertentu.

Kendala itu pula yang pada akhirnya menjadi musabab target ISPO meleset, padahal sebelumnya penerapan sertifikasi ISPO untuk seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional mesti rampung pada akhir 2014 lalu.

Melesetnya target ini membuat pemerintah menerbitkan revisi kebijakan ISPO, yang tercantum dalam Permentan No.11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Beleid ini pun menjadi dasar bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum sempat mendaftar untuk melakukan sertifikasi ISPO.

Seperti tercatat dalam pasal 3, dimana perusahaan perkebunan Kelas I, Kelas II, atau Kelas III yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dan sedang proses penyelesaian hak atas tanah, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum mengajukan pendaftaran permohonan sertifikat ISPO diberikan tenggang waktu sampai dengan 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan harus mengajukan pendaftaran sesuai format 1.

Setelah dua tahun penerbitan beleid baru, ternyata ISPO masih aja belum bisa mendongkrak daya saing sawit nasional, yang ada justru banyak pihak mempertanyakan kekuatan legalitas ISPO yang penerbitan regulasinya masih berdasarkan keputusan dari Kementerian Pertanian. Padahal praktik berkelanjutan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit termasuk je

. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

InfoSAWIT Store click here

Daftarkan email anda untuk mendapatkan berita infosawit terbaru.



Berita Terkait

Popular Post

img