img

SETENGAH JALAN JUDICAL REVIEW UU 32 TAHUN 2009

Regulasi | 15 August 2017 , 06:47 WIB | Read : 711 | Atep Yulianto Irawan
img

Pada 12 Juni 2017 lalu, ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) didatangai Refly Harun dan M. Salman Darwis, dua ahli hukum kawakan Indonesia. Tepat jam satu siang, sidang pun dimulai yang diketuai oleh Manahan MP Sitompul.

Pembacaan sidangpun dilakukan Refly Harun yang intinya menyatakan mencabut Permohonan Pengujian Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor Register Perkara 25/PUU-XV/2017.

Dalam risalah sidang MK yang didapat InfoSAWIT, Manahan MP Sitompul mengabulkan pencabutan permohonan pengujian UU No 32 tahun 2009. “Kepada Pemohon karena sudah resmi penarikan perkara ini, sudah kita terima, pencabutan perkara sudah kita terima,” katanya dalam risalah sidang MK.

Penasehat Hukum GAPKI, Refly Harun mengatakan, pencabutan permohonan Judical Review ini karena pihaknya masih akan mempelajari lebih lanjut terkait klausa yang ada dalam pasal-pasal yang diajukan dalam Judical Review tersebut, seperti pada pasal 69 ayat 2, Pasal 88, dan Pasal 99 dalam UU 32/ 2009 dan pasal 49 dalam UU 41/ 1999.

“GAPKI akan mengajak semua  . . .

. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

InfoSAWIT Store click here

Daftarkan email anda untuk mendapatkan berita infosawit terbaru.



Berita Terkait

Popular Post

img