img

SAWIT MERINDUKAN KEPASTIAN HUKUM

Editorial | 11 September 2017 , 06:12 WIB | Read : 1074 | Ignatius Ery Kurniawan
img

USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG SUDAH LEBIH DARI 100 TAHUN DIUSAHAKAN KOMERSIL DI INDONESIA, MASIH MENGALAMI BANYAK TANTANGAN. TAK HANYA PERSOALAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN YANG SILIH BERGANTI. JUGA TERHADAP BERBAGAI HAMBATAN PERIZINAN YANG TAK KUNJUNG DIDAPAT. BAHKAN, SERINGKALI PERSOALAN IZIN, MENJADI DILEMA BARU, TATKALA MENGALAMI TUMPANG TINDIH PERIZINAN LAHAN.

Kepastian hukum yang didapat perusahaan perkebunan kelapa sawit, tatkala berhasil mendapatkan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dapat menguasai penggunaan lahan hingga puluhan tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai peruntukkannya. Kendati sulit untuk mendapatkan HGU, namun dengan kerja keras, perizinan harus didapat guna mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di suatu wilayah.

Pentingnya HGU juga menjadi syarat utama bagi perkebunan kelapa sawit yang ingin mendapatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang berlaku secara madatori. Kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit, harus mendapatkan kepastian berusaha melalui perizinan yang didapatkannya.

Memang tak mudah untuk mendapatkan perizinan HGU bagi perkebunan kelapa sawit, dimana seluruh tahapan dan proses yang dilakukan, harus konsisten dikerjakan hingga memakan waktu yang cukup panjang. Ada yang berproses hingga puluhan tahun, bahkan ada pula yang harus gigit jari, lantaran izin HGU tak kunjung didapat.

Sulitnya mendapatkan izin HGU, juga sudah lama dikeluhkan pelaku perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, perkebunan kelapa sawit, membutuhkan areal lahan yang cukup luas. Berawal dari mendapatkan arahan izin lokasi hingga dapat memperoleh izin lokasi dan izin usaha perkebunan. Perkebunan kelapa sawit juga harus dapat memberikan kontribusi besar, bagi pembangunan ekonomi di sekitarnya.

Membangun infrastruktur dan fasilitas sosial juga menjadi kewajiban terdahulu, yang harus dilakukan untuk beroperasi di suatu wilayah. Melalui kontribusi perusahaan terhadap sosial dan lingkungan sekitarnya itu, maka perusahaan perkebunan kelapa sawit akan mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat dan dukungan pemerintah daerah setempat.

Jika kepercayaan dan dukungan sudah didapat, maka perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin HGU. Melalui kemampuan usaha dan modal yang dimiliki perusahaan, maka pembangunan perkebunan kelap . . .

. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

InfoSAWIT Store click here

Daftarkan email anda untuk mendapatkan berita infosawit terbaru.



Berita Terkait

Popular Post

img