img

Semestinya Jokowi Tekankan Sawit Bukan Dari Merusak Hutan

Berita Lintas | 17 November 2017 , 06:18 WIB | Read : 1071 | Administrator
img

InfoSAWIT, JAKARTA  - Greenpeace Indonesia menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa di Manila, Filipina, Selasa (14/11) lalu. Sebab apa yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE) masuk akal, yakni meminta agar produk sawit yang masuk ke wilayahnya diproduksi dengan cara yang memerhatikan aspek keberlanjutan.

Dalam resolusi Parlemen UE beberapa bulan lalu, mereka menyadari bahwa industri sawit dianggap telah menciptakan banyak masalah, mulai dari deforestasi, kebakaran hutan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, hingga korupsi. Sebagai salah satu solusi, UE pun mendorong agar produk yang masuk ke negaranya dibekali dengan sertifikasi sebagai bukti bahwa produk sawit dihasilkan dengan cara yang berkelanjutan.

Sebagai negara yang meratifikasi Kesepakatan Paris, Pemerintah Indonesia seharusnya tidak beranggapan kebijakan UE maupun negara konsumen sawit lainnya sebagai sebuah hal yang merugikan industri serta perekonomian.

Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia Asep Komarudin, mengatakan, pemerintah harusnya mengevaluasi pertumbuhan perkebunan sawit, perampasan lahan, masih terjadi hingga saat ini. Ekspansi perkebunan sawit pun terus berlangsung. “Sawit kini sudah tumbuh tidak hanya di Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga sudah ke Papua,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis (16/11/2017).

Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian memperlihatkan bahwa luas areal perkebunan sawit terus meningkat. Tahun 2010 hanya seluas 8,3 juta hektar. Tahun 2017 diperkirakan mencapai 12,3 juta hektar. Ekspansi lahan sawit ini kerap merambah hutan lindung dan lahan gambut. Menurut Badan Restorasi Gambut, terdapat 327 perusahaan sawit yang beroperasi di lahan gambut.  “Lahan gambut kini dalam ancaman ekspansi perusahaan sawit,” tegas Asep.

Lebih lanjut tutur Asep, pemerintah Indonesia seharusnya meyakinkan pihak luar dengan menegakkan aturan-aturan yang sudah ada seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 bagi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, melakukan pengawasan ketat terhadap industri sawit, dan mencabut izin usaha bagi produsen sawit yang melanggar peraturan,” jelasnya. 

Asep juga mempertanyakan kebijakan moratorium lahan gambut yang sudah diperpanjang beberapa kali, lantas bagaimana efektivitas kebijakan tersebut? Kata Asep, ini seharusnya yang dijelaskan Presiden Jokowi di forum internasional. “Agar mereka percaya bahwa Indonesia berhasil melindungi hutan serta lahan gambutnya, dan menghasilkan sawit tanpa deforestrasi,” pungkas Asep.

Sebelumnya, pada Peringatan 40 tahun Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA yang digelar pada Selasa lalu, di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kampanye hitam terhadap produk turunan kelapa sawit di Uni Eropa dihentikan. Pernyataan Presiden Jokowi ini juga mendapat dukungan penuh PM Malaysia.

Menurut dia, isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif.

Apalagi saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.(T2)

. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store.

InfoSAWIT Store click here

Daftarkan email anda untuk mendapatkan berita infosawit terbaru.



Berita Terkait

Popular Post

img