img

Bantuan Pembiayaan Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Lagi Hibah

Berita Utama | 20 November 2017 , 06:04 WIB | Read : 1204 | Administrator
img

InfoSAWIT, JAKARTA - Pola dukungan peremajaan kelapa sawit rakyat yang sebelumnya dilakukan dengan dana hibah sebanyak Rp 25 juta/ha, saat ini sedang dilakukan kajian untuk diganti dengan dana bergulir. “Jika dengan dana hibah itu akan terus habis, maka saat ini dana bergulir sedang kami kembangkan, lantas jangan ada anggapan petani itu tidak mampu,” kata Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Dono Boestami.

Upaya penerapan dana bergulir ini tentu saja diluar perkiraan petani, lantaran tidak berbeda dengan meminjam uang, padahal masalah pembiayaan sawit masih terkendala pada masa tenggang bayar kredit (gress period) dan persentase bunga pembiayaan perbankan.

Dikatakan pihak Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), skim pendanaan peremajaan BPDP-KS masih belum mengakomodir aspirasi petani sawit, ini menjadi bukti sampai saat ini BPDP-KS masih tersendat dalam penyaluran dana peremajaan untuk petani sawit.

Pihak SPKS mengklaim, skim dana peremajaan sawit rakyat dari BPDP-KS sejatinya belum jelas, apakah menggunakan skim manajemen satu atap atau skim lainnya. SPKS menilai, jika skim yang dipakai adalah model satu atap, sebagaimana yang digunakan dalam kebijakan revitalisasi perkebunan sejak tahun 2006 lalu dikhawatirkan penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat itu bakal kembali merugikan petani. “Apalagi, BPDP juga mensyaratkan harus memiliki sertifikat lahan bagi yang kebun sawitnya ingin di raplanting, dimana itu tentunya menjadi tantangan bagi petani swadaya,” catat pihak SPKS kepada InfoSAWIT belum lama ini.

Sementara pada umumnya dari temuan di lapangan bahwa petani swadaya sulit untuk mendapatkan sertifikat lahan mengingat keterbatasan ekonomi petani, justru berbanding terbalik dengan petani plasma yang mendapat bantuan dari perusahaan.

Selain skim yang belum jelas, skim dana peremajaan juga akan tersendat dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan pinjaman dana tambahan untuk peremajaan sawit dari perbankan sebanyak Rp 35 juta/hektar (ha).

Padahal, bagi petani sawit swadaya dana sebesar Rp 25 juta/ha yang digelontorkan BPDP-KS itu sudah cukup untuk dana peremajaan sawit, tidak mesti harus Rp 60 juta. “Dana Rp 25 juta sudah cukup, bahkan sebenarnya dana sebesar Rp 15 juta juga sudah cukup. Tapi kalau pemerintah tetap memaksakan biaya dari perbankan juga sebesar Rp 35 juta, itu akan memberatkan petani. Dengan tersendatnya penyaluran dana replanting, maka perlu ada transparansi ke mana dana tersebut diperuntukkan?” tanya pihak SPKS.

Faktanya, permasalahan penyaluran dana pungutan sawit yang dikelola BPDP-KS bukannya tanpa kendala, utamanya penyaluran dana yang berkaitan dengan kebutuhan petani seperti peremajaan perkebunan kelapa sawit. (T2)

 

Lebih lengkap Baca InfoSAWIT edisi Mei 2017

. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store.

InfoSAWIT Store click here

Daftarkan email anda untuk mendapatkan berita infosawit terbaru.



Berita Terkait

Popular Post

img