InfoSAWIT, JAKARTA – Harga penjualan hasil panen petani kelapa sawit yang dikenal sebagai Tandan Buah Segar (TBS), khususnya Petani mitra perusahaan atau plasma, bergantung dari ketetapan harga bersama yang ditetapkan berlandaskan Peraturan Dinas Perkebunan Daerah setempat atau Dinas Kabupaten/kota. Merujuk kepada regulasi Kementerian Pertanian RI (Kementan).
Merujuk aturan Kementan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian, No. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Produksi Pekebun, yang menjadi pedoman penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit yang diproduksi pekebun mitra perusahaan. Adapun kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS kelapa sawit yang diproduksi pekebun mitra dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
Implementasi Permentan ini, juga dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur hingga Kabupaten/kota, yang antara lain berisi mengenai mekanisme perhitungan penetapan harga TBS kelapa sawit, mekanisme penetapan harga TBS, Hak dan Kewajiban pekebun mitra dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota, juga mengatur Dasar penetapan harga, menetapkan formula sebagai rumus harga TBS, mengatur rumusan biaya kompensasi penjualan produksi yang disebutkan faktor “K” dan harga TBS yang ditetapkan di pabrik sebagai Mill gate (bukan di farm gate/harga TBS di kebun).
Pemerintah juga menjadi jembatan penghubung antara perusahaan perkebunan dan mitra pekebun termasuk sebagai regulator antara PKS dengan pekebun swadaya kelapa sawit.
Untuk lebih jelasnya, silahkan mengunduh regulasi Permentan No. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 dibawah ini :
https://forms.gle/5QPDvaGKbLBg6iKd9
