Dalam Sidang Gugatan Kelangkaan Minyak Goreng Sawit, Saksi Keluhkan Mahalnya Harga

oleh -388 Dilihat
infosawit
Dok. Istimewa

InfoSAWIT, JAKARTA – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis 22 September 2022 lalu menggelar sidang dengan Perkara Nomor 150/G/TF/2022/PTUN.JKT. Perkara ini merupakan merupakan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atas terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng sawit yang terjadi pada bulan Maret-April 2022. Gugatan ini diajukan oleh Sawit Watch  bersama dengan Tim Kuasa Hukum, serta didukung oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil diantaranya “Perkumpulan HuMa, WALHI Nasional, ELSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET”

Gugatan ini ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Menteri Perdagangan yang dianggap gagal menjamin pasokan dan keterjangkauan minyak goreng bagi masyarakat Indonesia. Kini agenda sidang telah memasuki tahap mendengarkan keterangan saksi dari Pihak Penggugat. Hadir sebagai saksi ialah Ibu Vonny dari Bekasi dan Ibu Asmania, warga  Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Keduanya merupakan pedagang gorengan sekaligus ibu rumah tangga yang tentunya sangat terdampak atas terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.

“Kami mulai merasakan kenaikan harga minyak goreng sawit serta menjadi langka untuk didapatkan adalah pada bulan puasa yaitu sekitar bulan April lalu. Minyak goreng kemasan seperti Sania dan Bimoli hilang di toko-toko, yang ada hanya merek lain seperti Fitri, Sabrina dan minyak goreng sawit curah dengan harga yang sangat tinggi jauh dari sebelumnya yang mana sebelumnya merek ini tidak pernah saya temui di Pulau Pari,” tutur Asmania dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Sabtu (24/9/2022).

BACA  JUGA: HET Minyak Goreng Sawit Tidak Berjalan Dibeberapa Wilayah

Lebih lanjut tutur Asmania, harga minyak goreng pada saat langka menyentuh harga Rp. 27.000,- Rp. 30.000,-/liter dari yang dulunya hanya Rp. 15.000,-an/liter. Melihat hal tersebut saya mengubah harga gorengan yang dulu seharga Rp. 5.000 mendapat 3 buah gorengan menjadi Rp. 5.000,- dapat 2 buah gorengan. “Dampaknya pembeli jadi berkurang,” ujar Asmania.

Bahkan Asmania mengungkapkan dirinya pernah mengalami rebutan guna memperoleh minyak goreng sawit. Saat memperoleh info bahwa ada kapal pedagang toko yang berlabuh di Pulau dan ada minyak goreng sawit di dalamnya, ibu-ibu langsung kesana dan saling rebutan minyak goreng sawit.

Terkadang saat saya tidak mendapatkan minyak goreng sawit tersebut lantas berhenti berdagang gorengan. Kenaikan harga dan langkanya minyak goreng sawit berdampak pada sepinya pembeli serta berpengaruh pada menurunnya pendapatan saya. Hal seperti ini belum pernah saya alami di tahun-tahun sebelumnya”, kata Ibu Asmania di hadapan Majelis Hakim PTUN Jakarta.

BACA JUGA: Kuasa Hukum Togar Sitanggang Anggap Surat Dakwaan JPU Batal Demi Hukum

Senada diungkapkan Vonny yang telah berdagang selama tiga tahun terakhir. Kata dia,  selama periode kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng sawit pada Maret-April lalu, dirinya kesulitan mendapatkan minyak goreng.

“Saya harus mencari ke toko, pasar atau agen yang lokasinya jauh dari rumah saya untuk bisa menemukan minyak goreng. Itu pun sangat terbatas dan mahal harganya. Dulu saya membeli minyak goreng kemasan dua liter seharga Rp. 24.000 – Rp. 25.000,- namun saat harga naik bisa mencapai harga Rp. 48.000 – Rp. 50.000,-. Sebagai pedagang mau tidak mau saya tetap beli walau ini sangat mahal,” terang Bu Vonny.

Apa yang dialami dan dirasakan oleh kedua saksi dalam persidangan adalah hanyalah sebagian kecil dari apa yang sebenarnya juga dirasakan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia atas fenomena kelangkaan dan tingginya minyak goreng sawit yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

BACA JUGA: Momentum Harga Sawit yang Terlewat

Sawit Watch menyadari tidak ada terlambat pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan oleh Menteri Perdagangan dan Presiden Republik Indonesia atas kelangkaan dan tingginya harga minyak  goreng sawit dari apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini seadil-adilnya.

Oleh karena itu, Menteri Perdagangan dan Kepala Pemerintah Presiden Republik Indonesia, tidak hanya memikul tanggung jawab atas krisis minyak goreng sawit di awal tahun 2022. Mereka juga harus  memikul bagian dari tanggung jawab dan dampak atas kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di Indonesia.

“Dengan hadirnya gugatan ini diharapkan dapat menjadi momentum atas pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan penghidupan yang layak. Negara harus hadir dalam menjamin ketersediaan bahan pokok masyarakat sebagai konsumen, termasuk didalamnya adalah ketersediaan dan stabilnya harga minyak goreng sebagai salah satu bahan pokok sehari-hari. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan minggu depan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari Penggugat,” demikian catat pihak Sawit Watch. (T2)


Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dari infosawit.com. Mari bergabung di Grup Telegram "InfoSAWIT - News Update", caranya klik link InfoSAWIT-News Update, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.