InfoSAWIT, JAKARTA – Uni Eropa (UE) telah mengumumkan aturan baru bebas deforestasi yang dijadwalkan berlaku pada akhir 2024. Aturan tersebut menuai protes dari Indonesia dan Malaysia, dua negara produsen utama minyak sawit global. Protes ini dipicu oleh kekhawatiran bahwa aturan lingkungan baru akan merugikan para petani kelapa sawit yang berkontribusi besar pada ekspor pertanian mereka ke UE.
Akhirnya Indonesia dan Malaysia berupaya membentuk koalisi dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mendukung posisi mereka dalam perselisihan ini. Belum lama ini, PM Malaysia Anwar Ibrahim memperoleh dukungan dari PM Thailand Srettha Thavisin, yang menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Malaysia dan Indonesia. Meskipun demikian, masih ada ketidakpastian apakah negara-negara lain akan bergabung dalam upaya ini.
Indonesia dan Malaysia, yang bersama-sama menyumbang 85% produksi minyak sawit global, menganggap aturan UE sebagai diskriminatif. Mereka berpendapat bahwa peraturan ini memberikan dampak yang tidak adil kepada petani sawit, yang mungkin kesulitan memenuhi tuntutan aturan tersebut. Bahkan kedua negara telah mengajukan pengaduan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), mencari dukungan untuk peninjauan kembali kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Turun Lagi 0,66 Persen Pada Rabu (29/11), Belawan Tak Ada Kabar
Tercatat kebijakan UE melibatkan larangan impor beberapa produk termasuk sapi, kakao, kopi, minyak sawit, karet, kedelai, dan barang-barang kayu dari lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020. Negara produsen diwajibkan membuktikan bahwa produk mereka tidak berasal dari lahan hutan, dengan perusahaan besar harus mematuhi peraturan mulai Desember 2024.
Dilansir DW, Thailand, produsen minyak sawit terbesar ketiga di dunia, juga akan terkena dampak aturan baru UE. Kendati Thailand akan ikut bergabung dalam koalisi dengan Malaysia dan Indonesia, seorang pejabat pemerintah Thailand mengindikasikan ketidakmungkinannya, terutama karena Thailand berencana untuk memulai kembali perundingan perdagangan bebas dengan UE.
BACA JUGA: Sewindu CPOPC, Terus Tingkatkan Pemahaman Publik Tentang Minyak Sawit
Sementara Pejabat Komisi Eropa menegaskan bahwa UE akan meningkatkan komitmennya untuk menerapkan aturan baru ini secara efektif. Inisiatif baru yang terkait dengan masalah ini diharapkan diluncurkan pada Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim ke-28 (COP28) di Uni Emirat Arab yang dimulai pada, Kamis, (30/11/2023). (T2)
