Peluang Dibalik Kebijakan EUDR Bagi Perkebunan Sawit Rakyat

oleh -10034 Dilihat
Editor: Redaksi InfoSAWIT
InfoSAWIT
Dok. InfoSAWIT/Ilustrasi perkebunan kelapa sawit.

InfoSAWIT, JAKARTA – Perkebunan Kelapa sawit diyakini bakal lepas dari isu deforestasi, tentau saja melalui Solusi berbasis AgTech dan Blockchain yang bakal memainkan peran penting dalam mendorong keberlanjutan dan memerangi deforestasi. 
Deforestasi adalah salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak di dunia. Setiap tahun, jutaan hektar hutan hilang akibat berbagai faktor, termasuk penebangan liar, pertanian, dan pembangunan. Deforestasi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat adat.

Uni Eropa (UE) telah mengambil langkah untuk mengurangi deforestasi dengan memberlakukan Peraturan Deforestasi UE (EUDR). Peraturan ini mewajibkan konsumen dan produsen yang berada di sepanjang rantai pasokan komoditas tertentu untuk melakukan uji tuntas dan penilaian risiko untuk memastikan bahwa produk mereka tidak berkontribusi terhadap deforestasi.


EUDR memiliki dampak yang signifikan terhadap perkebunan sawit rakyat di Indonesia. Sawit adalah salah satu komoditas yang paling banyak dikaitkan dengan deforestasi, dan Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia. EUDR menerapkan sistem inspeksi dan penalti berjenjang berdasarkan tingkat risiko yang dirasakan di negara asal. Indonesia dianggap sebagai negara dengan risiko tinggi, sehingga petani sawit rakyat di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang lebih ketat untuk mematuhi peraturan tersebut.

BACA JUGA: Meniti Jalan Sawit Berkelanjutan di Indonesia

Menurut Jon Trask, pendiri dan CEO Dimitra Inc di Nasdaq, hanya 1% petani kecil di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Artinya, dengan diberlakukannya EUDR, mayoritas petani kecil di Indonesia tidak lagi memiliki akses ke pasar UE. Kebijakan EUDR juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani kecil di negara-negara Dunia Selatan, termasuk Indonesia. Mereka berpendapat bahwa kebijakan tersebut mengabaikan upaya untuk menyeimbangkan konservasi alam dengan melindungi mata pencaharian.

Selain itu, peraturan ini juga menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan: potensi relokasi produk-produk yang mengalami deforestasi ke pasar yang peraturannya tidak terlalu ketat, seperti India dan Tiongkok. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas peraturan UE dalam mencapai tujuan mitigasi deforestasi secara global.

 

Memanfaatkan AgTech dan Blockchain

Solusi berbasis AgTech dan Blockchain siap memainkan peran penting dalam mendorong keberlanjutan dan memerangi deforestasi di semua skala perkebunan sawit, mulai dari perkebunan rakyat hingga korporasi besar. Teknologi-teknologi ini mempunyai potensi untuk mengatasi tantangan-tantangan lingkungan yang penting dan berkontribusi terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik 0,41 Persen Pada Senin (25/3), Demikian Pula Di Bursa Malaysia

Misalnya, blockchain dapat digunakan untuk melacak asal-usul bahan baku minyak sawit, sehingga dapat membantu memastikan bahwa produk-produk tersebut tidak berasal dari deforestasi. AgTech, di sisi lain, dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi dampak lingkungan.

Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dengan bergabung di Grup Telegram "InfoSAWIT - News Update", caranya klik link InfoSAWIT-News Update, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.


Atau ikuti saluran Whatsapp "InfoSAWIT News", caranya klik link InfoSAWIT News dan Group Whatsapp di InfoSAWIT News Update

Untuk informasi langganan dan Iklan silahkan WhatsApp ke Marketing InfoSAWIT_01 dan Marketing InfoSAWIT_02 atau email ke sawit.magazine@gmail.com