InfoSAWIT, LONDON – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, melakukan kunjungan kerja ke Britania Raya pada Selasa (30/04/2024). Salah satu agenda pentingnya adalah pertemuan dengan Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan, dan Energi Inggris, Lord Richard Henry Ronald Benyon di London. Pertemuan ini menyoroti usulan Undang-Undang Inggris tentang Uji Tuntas terhadap Komoditas yang Berisiko terhadap Hutan, yang dapat berdampak signifikan pada perdagangan produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit.
Airlangga Hartarto menekankan bahwa Indonesia menginginkan agar aturan uji tuntas tersebut tidak menciptakan distorsi perdagangan atau perlakuan yang diskriminatif terhadap produk kelapa sawit.
“Negara-negara berkembang memiliki hak untuk membangun sistem perdagangan multilateral yang berkelanjutan, dengan prinsip-prinsip transparansi, non-diskriminasi, dan konsistensi dengan regulasi perdagangan internasional,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, ditulis Kamis (2/5/2024).
Pada tanggapannya, Menteri Richard menyatakan bahwa Pemerintah Inggris akan menerapkan aturan uji tuntas produk keberlanjutan dengan pendekatan kemitraan. Ini akan mempertimbangkan standar dan sertifikasi yang sudah ada di negara mitra, termasuk sistem kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan Roundtable Sustainable of Palm Oil (RSPO). Inggris juga menyoroti kehidupan petani kecil dalam sektor kelapa sawit, serta ingin membangun rantai pasok produk keberlanjutan dengan Indonesia yang tidak merugikan kelestarian hutan.
Selain membahas perdagangan, pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memaparkan kemajuan dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca. Program seperti B40, penanaman mangrove, dan transisi energi menjadi sorotan utama. Menteri Richard menyambut baik penjelasan tersebut dan berharap untuk bertukar pengalaman dalam hal kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.
Sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mengurangi dampak perubahan iklim, mereka telah menyempurnakan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) mereka, dengan peningkatan target penurunan emisi. Ini mencakup peningkatan dari 29% pada NDC pertama menjadi 31,89% tanpa syarat (tanpa bantuan internasional), serta peningkatan dari 41% menjadi 43,20% dengan bantuan internasional.
BACA JUGA: Disbun Kaltim Teken kerjasama Sarpras Sawit Untuk Peningkatan Produktivitas Sawit
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan dialog FACT (Forest, Agriculture and Commodity Trade) sebagai forum global untuk diskusi informal antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terkait perdagangan komoditas yang berhubungan dengan deforestasi hutan tropis. Menteri Richard juga mengapresiasi peran Indonesia sebagai Co-Chair dalam forum tersebut.
Selain Menko Airlangga, pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Indonesia, termasuk Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Duta Besar RI untuk Inggris Desra Percaya, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Kemenko Perekonomian Edi Pambudi, dan Staf Ahli Kemenko Perekonomian Rizal Edwin Manangsang. (T2)
