InfoSAWIT, JAKARTA – Indonesia telah lama berdiri sebagai raksasa dunia dalam industri sawit. Dengan luas perkebunan sawit yang tercatat 16,38 juta hektare versi pemerintah, dan bahkan mencapai 25,33 juta hektare menurut data Sawit Watch hingga 2024, negeri ini memimpin dalam produksi komoditas emas hijau tersebut. Di balik kejayaan itu, ada kisah jutaan buruh yang menjadi roda penggerak utama industri ini, namun masih hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian.
Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch, menyuarakan keprihatinannya. Baginya, para buruh bukan sekadar pelengkap, melainkan aktor utama yang layak mendapatkan perhatian penuh dari negara. “Buruh perkebunan sawit bekerja dalam kondisi rentan, tanpa kepastian kerja dan kepastian upah. Ini sudah berlangsung lama, bahkan di perusahaan yang mengklaim telah tersertifikasi keberlanjutan,” ujar Surambo dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Sabtu (3/5/2025).
Lebih miris lagi, kondisi buruh perempuan yang banyak ditempatkan di bagian penyemprotan dan pemupukan menghadapi risiko kesehatan yang tinggi akibat paparan bahan agrokimia. Penelitian gabungan dari International Palm Oil Workers United (IPOWU) dan Koalisi Buruh Sawit (KBS) menunjukkan bahwa mereka bekerja tanpa pemeriksaan kesehatan rutin dan minim akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.
BACA JUGA: Di Balik Perkembangan Industri Sawit Kalbar, Suara Buruh Minta Didengar
Cerita tak berakhir di sana. Zidane, Spesialis Perburuhan dari Sawit Watch, mengungkap persoalan lain: praktik rekrutmen tipuan. Banyak buruh dijanjikan upah besar dan fasilitas memadai saat direkrut. Namun kenyataan di lapangan jauh berbeda. “Mereka menerima upah jauh di bawah UMK, bahkan masih harus dipotong untuk membayar alat kerja. Perikatan kerja tak jelas, beban utang ditanggung lewat potongan bulanan. Ini realita yang kejam,” tutur Zidane.
Kini, bayang-bayang lain menghantui mereka: penertiban kawasan hutan (PKH) oleh pemerintah. Di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Satgas PKH memasang plang yang menyatakan perkebunan sawit sebagai bagian dari penguasaan negara. Para buruh pun cemas, jika lahan-lahan ini diambil alih negara, ke mana mereka harus pergi setelah bertahun-tahun menggantungkan hidup di sana?
Melihat berbagai persoalan ini, Sawit Watch mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan perlindungan buruh sawit. Kepastian kerja, upah layak, perlindungan terhadap buruh perempuan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial menjadi hal yang tak bisa ditunda lagi.
BACA JUGA: Mengenai Penertiban Kawasan Hutan, Pemerintah Diingatkan Potensi PHK Buruh Sawit
“Pemerintah harus membangun sistem kerja yang menjamin kondisi layak bagi buruh perkebunan sawit. Dan ini bukan semata tugas negara, tapi juga tanggung jawab seluruh pelaku industri sawit di sepanjang rantai pasok,” tegas Surambo.
Di tengah kebanggaan sebagai negara penghasil sawit terbesar, ada pekerjaan rumah besar yang menanti: memastikan mereka yang paling berkeringat dalam proses produksi juga menjadi yang paling dilindungi. Sudah waktunya industri sawit Indonesia berdiri bukan hanya dengan angka, tapi juga dengan nilai-nilai keadilan bagi para buruhnya. (T2)
