Indonesia Siapkan Sistem Keterlacakan Nasional Hadapi Regulasi Antideforestasi Uni Eropa (EUDR)

“Kami memastikan data yang masuk diverifikasi langsung di lapangan agar validitasnya terjamin. Nantinya, laporan akan diterbitkan dengan cap resmi dari PT Surveyor Indonesia,” ujar Martinus. Ia juga menambahkan, sistem DDS telah diselaraskan dengan standar internasional melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) dan penerapan ISO 17065.

Konsumen Global Kini Lebih Kritis

Dari sisi pelaku usaha, eksportir kopi Daroe Handoyo menilai bahwa sistem keterlacakan kini sudah menjadi keniscayaan dalam perdagangan global. “Traceability adalah hal yang tak terelakkan. Konsumen kini berubah menjadi responsible consumers yang ingin tahu asal-usul produk, dampak lingkungan, hingga aspek sosial di balik proses produksinya,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa tren konsumen global kini menuntut transparansi penuh, bukan hanya soal kualitas produk tetapi juga etika dan keberlanjutan proses produksinya.

BACA JUGA: Kenaikan Bauran Biodiesel B50 Berpotensi Tekan Harga TBS Sawit, Ini Analisis Pranata UI

Contoh penerapan sistem keterlacakan di tingkat petani ditunjukkan oleh Koperasi Kakao Kerta Semaya Samaniya (KSS). Ketua KSS, I Ketut Wiadnyana, menjelaskan bahwa koperasinya telah menerapkan pencatatan kelompok tani secara sistematis. Setiap kelompok memiliki identitas unik dan tidak diperkenankan bergabung dengan kelompok lain.

“Langkah ini penting agar bila terjadi masalah pada produk, kita tahu asalnya dari kelompok mana. Sistem seperti ini sangat membantu menjaga kualitas dan kepercayaan pasar,” ujar Ketut.

Sementara itu, Ketua Koperasi Geopark Danau Toba, Berliana Purba, menyambut baik inisiatif pemerintah dan berharap forum seperti ini dapat berlanjut secara rutin menjelang masa implementasi EUDR. “Kami berharap fasilitasi dari pemerintah tidak hanya ada, tetapi juga dikomunikasikan secara jelas agar dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

BACA JUGA: PUSTAKA ALAM: Ada Ketidaksesuaian Klaim Satgas PKH Soal Penguasaan Kembali Lahan Sawit

Melalui kolaborasi lintas sektor, Indonesia berpotensi tidak hanya memenuhi standar EUDR, tetapi juga memimpin transformasi ekspor hijau di kawasan Asia. Tantangan regulasi ini diharapkan menjadi batu loncatan menuju sistem perdagangan yang lebih transparan, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha — dari petani kecil hingga eksportir besar. (T2)