POPSI Minta Pemerintah Pastikan Tata Niaga Sawit Tak Merugikan Petani dan Dorong Solusi Hulu

Menurut organisasi tersebut, langkah yang lebih mendesak yakni mempercepat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), memperbaiki infrastruktur jalan produksi dan logistik desa sawit, menyediakan bibit unggul serta pupuk terjangkau, memperluas akses pembiayaan murah bagi smallholders, dan memperkuat kelembagaan koperasi petani.

Dukung Digitalisasi, Tolak Sentralisasi Perdagangan

POPSI juga menyatakan mendukung modernisasi tata niaga sawit melalui sistem digital yang transparan dan terintegrasi, namun mengingatkan agar digitalisasi tidak berubah menjadi sentralisasi perdagangan atau melahirkan monopoli baru.

Organisasi itu mengusulkan pembangunan platform digital nasional sawit yang mampu mengintegrasikan data produksi petani, pabrik kelapa sawit, refinery, stok CPO, transaksi domestik dan ekspor, arus pembayaran hingga pelacakan devisa hasil ekspor secara real time. Sistem tersebut diharapkan terhubung dengan Bea Cukai, BPDP, otoritas pelabuhan, surveyor, karantina, kementerian terkait, hingga sistem logistik nasional.

BACA JUGA: 139 PKS Turunkan Harga TBS Sawit, Kementan: Harga TBS Sawit Harus Kembali Sesuai Acuan CPO

Melalui model pengawasan digital yang terintegrasi, POPSI menilai negara tetap dapat memperoleh transparansi perdagangan, mengawasi penerimaan negara, serta menekan praktik under invoicing dan transfer pricing tanpa memperpanjang rantai birokrasi ekspor.

POPSI juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan BK dan PE sawit agar lebih adaptif terhadap kondisi harga global dan mampu memberikan perlindungan nyata terhadap pendapatan petani sawit rakyat.

“Ketika harga TBS turun, pembayaran terlambat, pendapatan petani berkurang, dan daya beli masyarakat desa melemah, maka yang terancam bukan hanya kesejahteraan petani, tetapi juga keberlanjutan ekonomi daerah sentra sawit nasional,” tegas POPSI dalam pernyataannya. (T2)