DPR Nilai Program B50 Perkuat Ketahanan Energi, Usulan Koperasi Petani Produksi FAME Akan Dikaji

InfoSAWIT, JAKARTA – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai implementasi mandatori biodiesel B50 menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat hilirisasi industri kelapa sawit. Menurutnya, Indonesia menjadi negara pertama yang mampu menerapkan campuran biodiesel hingga 50 persen dalam skala nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang usai memimpin rapat audiensi Komisi XII DPR RI bersama Sawit Watch beserta aliansinya, termasuk Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, kebijakan B50 memiliki nilai strategis karena dapat menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan yang berasal dari komoditas sawit.

BACA JUGA: Mengembalikan Koperasi kepada Rakyat, Bukan kepada Proyek Negara

“Program B50 ini program yang sangat bagus, fundamental, monumental karena Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang sanggup melakukan itu. Ini bentuk komitmen kita dalam meningkatkan ketahanan energi,” kata Bambang, dilansir InfoSAWIT dari Parlementaria, Rabu (15/7/2206).

Menurutnya, keberhasilan implementasi B50 juga menunjukkan bahwa proses hilirisasi industri sawit terus berkembang. Pemanfaatan CPO sebagai bahan baku biodiesel dinilai mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus memperkuat pasar domestik.

Dalam audiensi tersebut, Sawit Watch dan SPKS turut menyampaikan usulan agar koperasi petani sawit swadaya diberi kesempatan berpartisipasi dalam produksi fatty acid methyl ester (FAME), bahan baku utama biodiesel. Aspirasi tersebut diharapkan dapat memperluas keterlibatan petani dalam rantai nilai industri biodiesel nasional.

BACA JUGA: PROFOSS 2 Resmi Diluncurkan, Adopsi Teknologi Monitoring FFA Realtime

Menanggapi usulan itu, Bambang menilai gagasan tersebut layak dipertimbangkan. Namun, ia menegaskan bahwa produksi FAME harus memenuhi persyaratan teknis, tata kelola, serta standar mutu dan audit yang berlaku agar kualitas pasokan biodiesel tetap terjaga.

“Masukan dan aspirasi dari Sawit Watch dan aliansinya akan kami tampung dan kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal EBTKE agar ke depan partisipasi koperasi maupun masyarakat dalam penyediaan FAME dapat dipertimbangkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan koperasi petani sawit swadaya berpotensi memperluas manfaat ekonomi dari program mandatori biodiesel. Meski demikian, implementasinya tetap harus disesuaikan dengan regulasi dan kesiapan teknis agar tidak mengganggu keberlangsungan program B50.

BACA JUGA: GAPKI Perluas Pasar Sawit ke Eurasia, Teken MoU Strategis dengan Asosiasi Minyak Nabati Rusia

Komisi XII DPR RI, lanjut Bambang, akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan kebijakan biodiesel nasional.

Menurutnya, penguatan program B50 tidak hanya berorientasi pada peningkatan ketahanan energi, tetapi juga membuka peluang agar manfaat hilirisasi industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh pelaku usaha, koperasi, maupun petani sawit swadaya di berbagai daerah. (T2)