InfoSAWIT, JAKARTA – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyoroti sejumlah persoalan yang masih membayangi petani sawit rakyat. Mulai dari tekanan harga tandan buah segar (TBS), terbatasnya dukungan peremajaan sawit rakyat (PSR), hingga ketidakpastian akses pasar, berbagai tantangan tersebut dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menilai kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir belum memberikan kepastian usaha yang memadai bagi pekebun. Sementara pemerintah mendorong hilirisasi dan pengembangan biodiesel, petani masih menghadapi kenaikan biaya produksi serta keterbatasan dukungan untuk meningkatkan produktivitas kebun.
“Dua tahun pemerintahan Prabowo seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sawit nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, yang kami rasakan, petani justru semakin menghadapi ketidakpastian,” ujar Darto dalam pernyataan diterima InfoSAWIT, Rabu (21/10/2026).
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Plasma Riau Periode 21-27 Oktober 2026, Umur 9 Tahun Rp3.745,42 per Kg
Menurut POPSI, persoalan tersebut juga berkaitan dengan tata kelola perkebunan sawit sitaan dan pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Pemerintah dinilai perlu memastikan pengelolaan aset dan tata niaga komoditas berjalan transparan, memberikan kepastian hukum, serta menjaga persaingan usaha yang sehat.
POPSI mengingatkan bahwa hambatan pemasaran produk hilirisasi sawit berpotensi memengaruhi kegiatan produksi pabrik dan penyerapan TBS. Jika penjualan produk olahan terganggu, dampaknya dapat menjalar hingga ke tingkat kebun melalui pembatasan pembelian atau tekanan harga. Karena itu, kelancaran perdagangan perlu berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan petani.
Dukungan PSR dan Infrastruktur Perlu Diperkuat
Di sektor hulu, POPSI menilai dukungan program PSR dan pembangunan sarana prasarana melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) masih perlu diperkuat. Peremajaan membutuhkan pembiayaan, bibit unggul, pendampingan teknis, serta dukungan penghidupan selama tanaman belum menghasilkan.
BACA JUGA: Dewan Biodiesel Eropa Dukung Usulan Pengurangan Emisi CO₂, Buka Peluang bagi Bahan Bakar Terbarukan
Keterbatasan infrastruktur juga meningkatkan biaya pengangkutan, terutama bagi petani yang kebunnya jauh dari jalan utama dan pabrik kelapa sawit. Kondisi tersebut dapat mengurangi pendapatan bersih pekebun ketika ongkos transportasi meningkat sementara harga TBS tidak memberikan keuntungan yang memadai.
POPSI turut menyoroti potensi dampak efisiensi anggaran terhadap kemampuan pemerintah daerah mendampingi petani, termasuk dalam pendataan pekebun, penguatan kelembagaan, penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), dan peningkatan produktivitas.
EUDR dan B50 Jadi Perhatian
Tantangan lain muncul dari tuntutan pasar global, termasuk European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan implementasi Protokol Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). POPSI meminta pemerintah menyediakan peta jalan yang jelas, pendampingan teknis, serta sistem ketertelusuran yang dapat dijangkau petani kecil tanpa menambah beban administrasi secara berlebihan.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumsel Periode II Oktober 2026, Umur 10–20 Tahun Rp3.541 per Kg
Kebijakan mandatori biodiesel B50 juga dinilai perlu dievaluasi secara terbuka. Pemerintah diminta menjelaskan dampaknya terhadap harga CPO, harga TBS, biaya industri, dan pendapatan pekebun agar peningkatan konsumsi sawit untuk energi domestik memberikan manfaat yang seimbang.
“Jika pemerintah ingin membangun industri sawit yang kuat, petani harus ditempatkan sebagai bagian utama dari pembangunan tersebut, bukan sekadar pemasok bahan baku yang menanggung semua dampaknya,” tegas Darto.
POPSI mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan sawit selama dua tahun terakhir, memperkuat dukungan PSR dan infrastruktur, menjamin penyerapan TBS, serta memperjelas tata kelola sawit sitaan, DSI, dan akses pasar ekspor.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumbar Periode III Oktober 2026 Naik, Umur 10–20 Tahun Capai Rp3.695,36 per Kg
Bagi POPSI, keberhasilan pembangunan sawit tidak cukup diukur dari investasi, ekspor, atau kapasitas industri biodiesel. Kepastian usaha, harga yang wajar, produktivitas kebun, dan kesejahteraan petani juga harus menjadi ukuran keberhasilan kebijakan nasional. (T2)
