infosawit

Jangan Bawa Nama Petani Sawit Bila Akhirnya Mereka Diabaikan



Jangan Bawa Nama Petani Sawit Bila Akhirnya Mereka Diabaikan

InfoSAWIT, JAKARTA - Tata kelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menjadi kunci untuk memperkuat petani dari sisi pendanaan. Badan Layanan Umum (BLU) sawit yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan ini faktanya semakin jauh dari kepentingan petani, lantaran para pengambil kebijakan oleh komite pengarah melibatkan 4 konglomerat sawit sekaligus yang menguasai lahan hampir 1,5 juta ha perkebunan sawit di Indonesia.

Merujuk SK Menko Perekonomian No 134/2020, Ketua Dewan Pengarah yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menunjuk 4 (empat) nama yang berasal dari industri biodiesel dan pemilik lahan sawit. Badan ini juga memiliki dewan pengawas. Celakanya, Dewan Pengawas BPDK-KS ini juga adalah bagian dari birokrat dari para menteri dalam dewan pengarah pembuat kebijakan.

Aroma kepentingan di BPDP-KS kian terang, apalagi memasukkan asosiasi pengusaha sawit sebagai Dewan Pengawas yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kkeuangan Nomor 259 Tahun 2020. Asosiasi punya kepentingan cukup besar dalam rantai pasok Program B30 saat ini. “Bagaimana BPDP-KS bisa di awasi secara benar dan berpihak kepada petani?” catat Kaukus Petani Kelapa Sawit yang saat ini sedang mengajukan petisi online kepada Presiden, Menko Perekonomian dan Mentri Keuangan.

Ketimpangan itu nampak, misalnya saja BPDP-KS telah menggelontorkan Rp 29,2 Triliun untuk Industri biodiesel dari 2016 hingga Desember 2019. Kehadiran para konglomerat ini pun dalam birokrasi BLU Sawit telah membuat program B30 yang diusahakan mereka memperoleh subsidi dari dana PEN (Penanggulangan Ekonomi Nasional) sebesar Rp 2,78 Triliun.

Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto mengatakan, Keterlibatan Beberapa konglomerat dan Asosiasi Pengusaha Sawit dalam BPDP-KS telah membuat BLU ini semakin tidak independen. “Semestinya, badan ini harus di tata secara baik dan tidak berpihak pada kelompok-kelompok bisnis tertentu. Akibatnya, dana banyak tersedot untuk kepentingan mereka ketimbang untuk petani sawit sebagaimana diatur dalam UU Perkebunan No 39 pasal 93 ayat 4 seperti penguatan SDM Petani, Peremajan, saranaprasarana sawit dan penelitian,” katanya dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, Jumat (10/7/2020).

Lebih lanjut kata Darto, ada kepentingan besar dari para konglomerat untuk duduk disana guna mengamankan rantai pasok dari sawit yang mereka miliki untuk kebutuhan B30, akibat banyaknya ganjalan ekspor minyak sawit di dunia saat ini seperti kebijakan Uni Eropa dan baru-baru ini muncul penolakan petani di Swiss tentang sawit Indonesia.

“Selama ini, mereka selalu terdepan untuk membawa nama petani dalam konteks hubungan diplomasi sawit keluar negeri dalam menyelesaikan sengketa dagang sawit. Namun dalam negeri mereka tidak pernah bekerjasama dengan petani kecil,” ucap Darto.

Sebab itu kata Darto, para konglomerat sawit perlu membuktikan bahwa mereka memperhatikan petani sawit skala kecil di Indonesia dengan mengolah 100% bahan baku biodiesel dari petani. “Pemerintah harus mengedepankan kepentingan nasional yakni petani sawit yang berjumlah 10 juta orang ketimbang kepentingan golongan yang hanya segelintir orang,” tandas Darto. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit