infosawit

Cegah Konflik, Pemerintah Mesti Benahi Tatakelola Perizinan Perkebunan Sawit



Cegah Konflik, Pemerintah Mesti Benahi Tatakelola Perizinan Perkebunan Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA - Konflik lahan sawit tidak hanya merugikan rakyat petani kelapa sawit, melainkan berdampak terhadap persepsi hasil sawit Indonesia di pasar internasional. Misalnya, pada 13 Maret 2019 Uni Eropa mengeluarkan kebijakan yang pada intinya mengeluarkan produk minyak sawit mentah (CPO) dari sumber energi terbarukan.

Uni Eropa mengadopsi Delegated Act dan menganggap produk sawit Indonesia berasal dari kegiatan deforestasi kawasan hutan, pelanggaran HAM, serta pengerusakan lingkungan lain (Mongabay, 2019). Keputusan tersebut tentu berdampak pada serapan hasil sawit Indonesia, mengingat sawit merupakan komoditas ekspor terbesar Indonesia dari sektor perkebunan.

Kebijakan kelapa sawit yang diambil oleh pemerintah pasti akan berdampak luas hingga kepada rakyat petani kelapa sawit. Berdasarkan data Ditjenbun (2019), setidaknya terdapat 2,74 juta kepala keluarga (KK) yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan sawit. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,5% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 1,67 juta Kepala Keluarga.

Kendati jumlah lahan sawit rakyat besar, tetapi produktivitasnya masih jauh di bawah sawit perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Apkasindo (2017) produksi sawit petani hanya mencapai 3,1 ton hektar/tahun. Sedangkan produksi sawit perkebunan negara mencapai 3,8 ton hektar/tahun dan perkebunan swasta mencapai 3,9 ton hektar/tahun.

“Perbandingkan tersebut merupakan bukti bahwa rakyat petani kelapa sawit tidak hanya menghadapi permasalahan sengketa lahan, tetapi juga legalitas usaha, serta produktivitas sawit yang juga cukup rendah,” catat Direktur HICON Law & Policy Strategies, Hifdzil Alim, dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Belum lagi ketika hasil sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) dijual di pasaran, petani tidak memiliki kemampuan untuk menentukan harga. Kondisi rakyat petani kelapa sawit diperparah dengan program subsidi biodiesel yang hanya menguntungkan pengusaha. Rakyat petani kelapa sawit semakin terjepit.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan (i) Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan; (ii) Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit; (ii) Inpres No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024; dan (iv) Perpres 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Empat regeling dan beleids regel tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen hukum dan kebijakan untuk penyelesaian lahan sawit rakyat dalam kawasan hutan.

Namun demikina pada tataran implementasi peraturan dan kebijakan tersebut terdapat beberapa catatan, seperti, pertama, mekanisme penyelesaian sawit rakyat dalam kawasan hutan yang diatur oleh Perpres No. 88 Tahun 2017 kurang menyeimbangkan antara hak sosial budaya, ekonomi, lingkungan.

Kedua,  Inpres No. 8 Tahun 2018 masih berkutat pada tataran koordinasi dan kurangnya concern pemerintah daerah untuk menjalankan amanah Inpres tersebut. Ketiga, Inpres No. 6 Tahun 2019 serta Perpres 44 Tahun 2020 yang masih terkendala legalitas lahan. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit