infosawit

Mendorong Orientasi Pembangunan Ekonomi Kearah Praktik Berkelanjutan



Mendorong Orientasi Pembangunan Ekonomi Kearah Praktik Berkelanjutan

InfoSAWIT, JAKARTA – Dikatakan  Direktur Program Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad, pembangunan ekonomi Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Model ini sangat rentan terhadap goncangan, sehingga harus segera bertransformasi.

ampak dari model pembangunan yang ekstraktif sudah nampak di depan mata, seperti kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun terjadi. Walaupun kejadian kebakaran hutan yang terjadi pada tahun belakangan ini tidak seekstrim tahun 2015, namun dibandingkan antara tahun 2018 dan 2019, terjadi kenaikan yang sangat signifikan dari 720 kejadian menjadi sekitar 3.700 kejadian kebakaran. Di sisi lain, anggaran untuk penanggulangan kebakaran di KLHK menurun. “Ini adalah tantangan baik bagi pemerintah maupun kita semua,” katanya dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Kondisi pandemi Covid-19 yang dialami saat ini adalah goncangan terkini bagi perekonomian dunia. Dalam Global Risks Report 2020, diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi atau PDB Indonesia bisa mencapai 0% pada akhir tahun 2020. Namun, risiko yang lebih jangka panjang terhadap ekonomi global adalah permasalahan lingkungan, termasuk hilangnya ekosistem seperti hutan alam, gambut, dan mangrove, serta kegagalan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

“Terkait pemulihan ekonomi nasional, fokus pemerintah ditekankan pada sektor kesehatan, ketahanan pangan, bantuan ekonomi dan sosial. Perlu dipastikan bahwa pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan bisa memperkuat pondasi ekonomi Indonesia untuk bertransformasi menjadi lebih berkelanjutan dan tidak merusak hutan,” kata Nadia.

Sementara itu, Pendiri dan Dewan Pembina Yayasan KEHATI, Prof. Emil Salim, menyampaikan bahwa perkayaan hutan menjadi kata kunci utama. "Kata kuncinya adalah perkayaan hutan. Bukan eksploitasi, tapi enrichment. Hutan dan pohon tetap dijaga, tapi resource dari hutan yang kita manfaatkan untuk perkayaan pembangunan,” papar Emil Salim.

Joko Tri Haryanto, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memberikan gagasan agar pencegahan Karhutla dapat menjadi Indeks Kinerja Utama Pemimpin Publik. “Pencegahan Karhutla bukanlah isu sektoral, karena itu semua elemen pemerintah daerah maupun pusat harus berkontribusi. Caranya, dijadikan Indeks Kinerja,” ujarnya.

Gagasan lain yang disampaikan oleh Joko Tri Haryanto adalah berkaitan dengan pendanaan untuk menjaga kelestarian hutan dan menciptakan keadilan lingkungan. "Perlu  adanya skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) khususnya dari provinsi ke kabupaten/kota dan desa, atau yang disebut dengan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dan dari kabupaten ke desa lewat Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikenal sebagai Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE),” kata Joko Tri Haryanto.

Lebih lanjut kata dia, ini dilakukan mengingat bahwa setiap tahunnya, pemerintah provinsi mengalokasikan dana fiskal ke kabupaten/kota melalui Bantuan Keuangan (Bankeu), Bantuan Sosial (Bansos), Hibah dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit