infosawit

Butuh Kerjasama Semua Pihak Untuk Urai Masalah Pertanahan



Butuh  Kerjasama Semua Pihak Untuk Urai Masalah Pertanahan

Diakui atau tidak areal lahan di Indonesia sekitar 70% tercatat dengan status kawasan hutan yang padahal sudah tidak berhutan lagi.  Bahkan saat ini ada sekitar 4,1 juta ha pelepasan lahan kawasan hutan namun baru sekitar 1% saja yang sudah di eksekusi. Kondisi ini justru akan meninggalkan kesulitan, ujung-ujungnya nanti akan status quo.

Misalnya di Kota Sorong, pusat kotanya masih berstatus kawasan hutan, sebab itu dibutuhkan pelepasan kawasan hutan, mumpung saat ini lagi didukung pemerintah. Perlu juga melibatkan semua pihak untuk masalah tersebut termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Untuk saat  ini juga sangat dibutuhkan bank data lahan untuk proses pengecekan dan pendataan, karena reformasi agrarian itu baru sekedar redistribusi lahan saja, siapa yang akan menata untuk lahan-lahan di seluruh Indonesia, tergantung dari keseriusan kementerian terkait masing-masing. Kami hanya sebatas merekomendasikan sementara yang mengerjakan dan menentukan pihak lain.

Untuk redistribusi lahan juga butuh kerjsama pihak lain, untuk masalah pelepasan kawasan hutan perlu ada negosiasi yang membutuhkan pertemuan lagi, untuk hasil dan prosedur bisa dibicarakan. Jangan sampai prosedur justru menjadi penghambat kepemilikan lahan untuk masyarakat. Tugas Agraria itu perlu diatur antar kementerian terkait dengan Pemerintah Daerah.

(Surya Tjandra /Wakil Menteri ATR/BPN)

 


. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

infosawit