infosawit

Kebijakan Moratorium Sawit Butuh Political Will



Kebijakan Moratorium Sawit Butuh Political Will

InfoSAWIT, JAKARTA -  Dikatakan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan, Nur Hidayati, pihaknya melihat bahwa penerapan regulasi Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Moratorium Sawit selama tiga tahun masih kurang.

Padahal kebijakan ini adalah langkah baik pemerintah dan sudah lama didorong masyarakat sipil untuk dilakukan. “Sampai saat ini tutupan perkebunan kelapa sawit nasional telah seluas 16,4 juta ha, atau sekitar 1,2 kali luas pulau Jawa, jadi mau diperluas sebarapa lagi?” ungkapnya dalam webinar yang dihadiri InfoSAWIT, belum lama ini.

Sejatinya kebijakan moratorium ini tidak hanya mengenai perbaikan tata kelola perijinan perkebunan kelapa sawit, tetapi melakukan restrukturisasi hingga tingkat mendasar. Apalagi sampai saat ini masalah ketimpangan masih nampak dalam industri ini, selain isu seperti pekerja anak, pekerja perempuan, adanya ketidakadilan kemitraan inti plasma lantaran janji-janji yang tidak ditepati kepada masyarakat yang terjebak hutan. “Jelas bahwa masalahnya sangat kompleks,” katanya.

Lebih lanjut tutur Nur Hidayati, dengan demikian tidak bisa diselesaikan dengan satu regulasi, semestinya regulasi moratorium diperpanjang dengan memasukan beberapa indikator baru. Selama ini penerapan kebijakan moratorium seolah terlihat belum dilakukan dengan political will yang baik dari kementerian terkait. (T2)

Terbit pada majalah InfoSAWIT cetak Edisi Juli 2020


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit