infosawit

Label Palm Oil Free, Langgar Regulasi Bisa Dikenakan Sanksi



Kraft Heinz promosikan label POF di Kanada
Label Palm Oil Free, Langgar Regulasi Bisa Dikenakan Sanksi

InfoSAWIT, JAKARTA – Persaingan dagang minyak nabati yang melibatkan minyak sawit, tidak hanya berhenti pada munculnya tarif barrier maupun non tarif barrier, namun juga melibatkan pengguna makanan di tingkat konsumen.

Setelah munculnya isu lingkungan dan kesehatan, kendala perdagangan itu berlanjut pada penggunaan labelisasi pangan non minyak sawit atau kerap populer dengan label palm oil free. Cara demikian dilakukan sebagian produsen makanan di luar negeri, utamanya Uni Eropa.

Beberapa produsen makanan dan peritel kebutuhan rumah tangga seperti IKEA, atau ritel besar di Inggris, Iceland dan belum lama ini produsen selai coklat bermerek Hazelnut, Kraft Heinz, mempromosikan penggunaan pangan yang bebas minyak sawit (palm oil free) di Kanada.

Kendati beberapa diantaranya telah mencabut pemasaran produk berlabel palm oil free sepeti peritel Delheiz group (Superindo), yang berpusat di Belanda. Namun nampaknya model perdagangan dan promosi tanpa minyak sawit akan terus berlangsung di dunia. Padahal model perdagangan tersebut bertentangan dengan regulasi pangan di Uni Eropa.

Dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Mahendra Siregar, penerapan label palm oil free di luar negeri dilatarbelakangi dan didorong oleh beberapa faktor diantaranya adanya idealisme suatu kelompok tertentu, sikap proteksionisme dari para ekstrim sayap kanan dan juga kepentingan-kepentingan marketing yang mengambil peluang demi kepentingan pasar.

“Saya yakin pasar Indonesia juga memiliki beberapa idealisme serupa, namun kita bersyukur Badan POM yang merupakan lembaga yang memiliki otoritas memahami posisi strategis produk kelapa sawit,” ujar Mahendra dalam webinar #INAPalmoil Talkshow yang dihadiri InfoSAWIT, belum lama ini.

Sementara diungkapkan, Deputi III Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Reri Indriani, secara hukum, label palm oil free, utamanya bila diterapkan di pasar Indonesia akan bertentangan dengan pasal 67 poin I, Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2008 tentang Label Pangan Olahan, dimana “Pelaku Usaha dilarang mencantumkan pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim dan/atau visualisasi yang secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa pihak lain.”

Lebih lanjut kata Reri, bila produsen makanan terus menerapka labelisasi pangan dengan mencantumkan palm oil free, bakal dikenakan sanksi sesuai regulasi, dimana sanski teringan berupa teguran dan sanksi terberat adalah pencabutan ijin SPP-IRT bagi pelaku UKM dan Izin edar bagi produsen besar. “Bila diketemukan produk dengan label palm oil free bisa dikenakan sanksi,” tandas Reri. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit