infosawit

Realisasi Kebijakan Sawit Masih Lambat



Realisasi Kebijakan Sawit Masih Lambat

InfoSAWIT, JAKARTA - Dari informasi yang didapat InfoSAWIT, Tarif Pungutan Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan  Produk  Turunannya  dengan  ketentuan Tarif  sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan, ditambah sejumlah US$ 5/ton untuk masing-masing jenis layanan.

Dalam pemberitahuan tersebut memisalkan, untuk jenis layanan CPO, tarif yang tercantum dalam lampiran PMK adalah US$ 50/ton maka akan menjadi US$ 55/ton.

“Sementara untuk jenis layanan Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel > 50 mesh, yang tercantum dalam lampiran PMK adalah US$ 3 sampai dengan 10/ton menjadi US$ 15/ton,” demikian tulis pemberitahuan tersebut.

Kebijakan peningkatan pungutan ekspor ditetapkan lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 57/PMK.05/2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Dengan terbitnya kebijakan pungutan ekspor baru tersebut telah mengapus kebijakan sebelumnya. Merujuk PMK No 57 Tahun 2020, pasal 11 mencatat, pada saat Peraturan Menteri ini berlaku maka PMK No. 81/PMK.05/2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PMK No. 152/PMK.05/2018 tentang perubahan atas PMK No. 81/PMK.05/2018.

Lantas PMK No. 23/PMK.05/2019 tentang perubahan kedua atas PMK No.  81/PMK.05/2018 dan PMK No. 136/PMK.05/2019 tentang perubahan ketiga atas PMK No.  81/PMK.05/2018, resmi tidak lagi berlaku.

Dengan demikian bila mengacu pada kebijakan tersebut maka pungutan ekspor yang dikumpulkan BPDP-KS per Juni 2020 tidak lagi menganut batas bawah yang selama ini diterapkan pada kebijakan sebelumnya.

Tentu saja perubahan kebijakan cepat di tengah pendemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah lewat BPDP-KS justru menimbulkan banyak pertanyaan. Utamanya bagi petani kelapa sawit, terlebih realisasi peremajaan sawit rakyat, salah satu kebijakan yang langsung dirasakan petani, progresnya dianggap kurang begitu memuaskan.

Padahal potensi peremajaan sawit rakyat merujuk Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, terdapat 2,78 juta ha, dimana perkebunan kelapa sawit plasma dan swadaya terdapat seluas 2,27 juta ha, lantas potensi di plasma PIR BUN sekitar 0,14 juta ha, dan di lahan plasma PIR TRANS/PIR KKPA seluas 0,37 juta ha. Namun realisasi Rekomendasi Teknis (Rekomtek) PSR dari 2017-2020 baru mencapai 157.358 ha, dimana transfer dana yang sudah dilakukan BPDP-KS sejumlah Rp 2,7 triliun. (T2)

Lebih lengkap baca InfoSAWIT edisi Juli 2020, Rubrik Fokus Judul: Dana Sawit Digugat


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit