infosawit

Terkait Perlindungan Hutan, 5 Provinsi Bakal Terdampak UU Cipta Kerja



Terkait Perlindungan Hutan, 5 Provinsi Bakal Terdampak UU Cipta Kerja

InfoSAWIT, JAKARTA -  Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR pada 5 Oktober 2020 kemarin mencederai Komitmen Iklim dan upaya perlindungan hutan Indonesia yang telah diupayakan sejak 9 tahun lalu. Penerapan UU Cipta Kerja ini berpotensi melanggengkan penggundulan hutan Indonesia. Dalam analisa Madani terkait risiko RUU Cipta Kerja terhadap Hutan Alam dan Pencapaian Komitmen Iklim Indonesia, jika pasal-pasal yang melemahkan aturan perlindungan hutan dan lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja diterapkan, maka risiko hilangnya hutan alam akan semakin meningkat.

Ada lima provinsi di Indonesia yang terancam akan kehilangan seluruh hutan alamnya akibat laju penggundulan hutan (deforestasi), yaitu Provinsi Riau yang akan kehilangan seluruh hutan alamnya di tahun 2032, Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan akan kehilangan seluruh hutan alamnya pada tahun 2038, Provinsi Bangka Belitung akan kehilangan seluruh hutan alamnya pada tahun 2054 dan Provinsi Jawa Tengah akan hilang seluruh hutan alamnya pada tahun 2056.

Analisis spasial Madani menunjukkan adanya 3,4 juta hektare tutupan hutan alam di dalam izin sawit (HGU, IUP, dan izin lain yang belum definitif termasuk izin lokasi), yang seharusnya dapat diselamatkan berdasarkan evaluasi perizinan perkebunan yang dimandatkan INPRES 8/2018 (moratorium sawit). Papua adalah provinsi dengan luas hutan alam dalam izin perkebunan sawit tertinggi yaitu 1,3 juta hektare, disusul oleh Kalimantan Timur dengan luas hutan alam di dalam izin sawit sebesar 528 ribu hektare. Dengan adanya tambahan permintaan minyak sawit mentah (CPO) yang begitu besar akibat kebijakan biodiesel serta semakin dipermudahnya izin sawit untuk ekspansi ke kawasan hutan, kesempatan Indonesia untuk menyelamatkan hutan alam dalam periode moratorium sawit akan hilang.

Apabila 3,4 juta hektare hutan alam tersebut hilang, Indonesia akan gagal mencapai komitmen iklimnya karena akan melampaui kuota deforestasi sebesar 3,25 juta hektare pada 2030. Demikian disampaikan oleh Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan menanggapi disahkannya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 lalu.

Dan yang lebih memprihatinkan lagi, analisa Madani menunjukkan 75,6%  atau setara 143 juta hektare dari seluruh luas daratan Indonesia yang mencapai 189 juta hektare adalah area silang sengkarut izin dan perlindungan hutan serta lahan di Indonesia.

Diungkapkan Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya, dari 143 juta hektare area silang sengkarut izin dan perlindungan hutan dan lahan di Indonesia ini, 11,3 juta hektare merupakan IUPHHK HTI, 18,9 juta hektare adalah IUPHHK HA, 622 ribu hektare adalah IUPHHK RE, 11 juta hektare adalah PIAPS, 22,7 juta hektare adalah izin sawit, 66,3  juta hektare adalah area PIPPIB, 14,9 juta hektare adalah izin mineral dan batubara di daratan dan 31,9 juta hektare adalah area konsesi migas di daratan.

“Dengan silang sengkarutnya izin dan perlindungan hutan serta lahan di Indonesia ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja jelas bukan jawaban yang diharapkan oleh  investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan,” tutur Teguh Surya dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Lebih lanjut tutur Teguh, searusnya pemerintah dan DPR memprioritaskan untuk melakukan perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam serta melakukan penguatan KPK dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional. Sudah terang benderang dalam hasil kajian harmonisasi Undang-Undang di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh KPK di tahun 2018 memandatkan untuk melakukan harmonisasi pada 26 Undang-Undang yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan pemenuhan prinsip-prinsip pengelolaan SDA-LH”, terang Teguh.

Terdapat sepuluh hambatan utama investasi di Indonesia yang diabaikan dan tidak diakomodasi dalam UU Cipta Kerja diantaranya korupsi, inefisiensi birokrasi, akses ke pembiayaan, infrastruktur tidak memadai, instabilitas kebijakan, instabilitas pemerintah, tarif pajak, etos kerja yang buruk, regulasi pajak, dan inflasi. “Alih-alih berharap ada pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, UU Cipta Kerja justru merupakan mimpi buruk,” ucap Teguh  (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit