infosawit

Menyoal Pengawasan Perjanjian Kemitraan Oleh KPPU



Menyoal Pengawasan Perjanjian Kemitraan Oleh KPPU

InfoSAWIT - Terkait persoalan atas pengawasan yang rencananya akan dilakukan oleh KPPU dalam pengawasan atas persaingan usaha atas perjanjian kemitraan dalam industri kelapa sawit menimbulkan dua persoalan yakni persoalan formal dan persoalan material. Persoalan terkait aspek formal adalah sebagai lembaga perbantuan organ negara (state auxilary organ) KPPU tidak memiliki kewenangan pengawasan di sektor kelapa sawit sebagaimana telah diatur dalam aturan khusus (lex spesialis), yakni UU 39/2014 Tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.14/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013.

Hadjon (2000), menjelaskan bahwa kewenangan pengawasan lembaga negara harus secara khusus diatur dalam peraturan yang bersifat khusus (lex spesialis) karena melekat wewenang didalamnya. Jika kini KPPU melakukan pengawasan atas perjanjian kemitraan maka justru akan menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum mengingat fungsi pengawasan telah dilekatkan pada kementerian pertanian sebagai kementerian teknis dan Bupati/ Walikota sebagai penerbit izin.

Dalam hal ini KPPU tidak dapat serta merta melakukan pengawasan pada perjanjian kemitraan kelapa sawit. Jika KPPU memang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan maka secara formal kewenangan tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Persoalannya jika tidak ada sinkronisasi maka justru akan menyebabkan ketidakpastian hukum (pengawasan dan keputusan oleh instansi terkait mungkin saja berbeda dengan KPPU). Kondisi semacam ini dapat berpotensi menghambat pertumbuhan industri kelapa sawit sebagai penyumbang devisa terbesar serta menghambat kesejahteraan petani kelapa sawit.

Secara materiil dalam hal ini pengawasan oleh KPPU juga berpotensi menimbulkan persoalan, mengingat tidak ada keseragaman bentuk dan substansi perjanjian kemitraan. Demikian juga secara materiil dalam hal ini KPPU perlu menentukan definisi pengawasan persaingan usaha secara jelas. Mengingat KPPU tidak secara jelas apakah ruang lingkup persaingan usaha dalam hal ini adalah terkait bagi hasil, operasional maupun supply tandan buah segar (TBS) sawit ke pabrik kelapa sawit mengingat tentunya dalam pengawasan akan melekat aspek penelusuran (tracing).

Majalah InfoSAWIT Cetak Edisi Agustus 2020 cek di http://store.infosawit.com/


. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

infosawit