infosawit

DPR RI Sepakat Bentuk Pansus Sawit



Sejumlah organisasi petani sawit saat RDP dengan DPR-RI
DPR RI Sepakat Bentuk Pansus Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Dalam Rapat Dengar Pendapat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi 4, beserta dengan sejumlah organisasi petani dan pengusaha kelapa sawit Indonesia, mencatat bahwa dalam perkembanganya pengelolaan sektor kelapa sawit menghadapi berbagai kendala, salah satunya mengani akses dana yang sulit bagi petani.

Padahal dikatakan Pimpinan rapat G. Budisatrio Djiwandono, UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani dan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan telah memuat dan mengamanatkan tentang akses pembiayai khususnya kepada perkebun.

Lantas, Pasal 93 dan 94 UU perkebunan pembiayan usaha perkebunan bersumber dari APBN dan APBD serta bersumber dari penghimpunan dana pelaku perkebunan, dan dana lain yang sah. Sehubungan dengan tersebut menjadi pertanyaan sejauh mana saat ini petani sawit memperoleh manfaat dari akses dana penghimpunan perkebunan dari lembaga Badan pengelola Dana Perkebunan (BPDPKS) untuk itu DPRRI mengadakan rapat dengar pendampat dengan asosiasi pengusaha dan asosiasi petani sawit untuk memberikan solusi dan masukan berkaitan dengan dana perkebunan sawit.

Sementara diungkapkan, Sekretaris  Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Manusetus Darto, kebijakan pemerintah belum menyentuh petani sawit swadaya salah satunya soal program sawit rakyat (PSR). “Terkait dengan program PSR terkesan ini proyek bukan program untuk memuliakan dan memberdayakan petani contohnya pada program ini melibatkan PT. Surveyor Indonesia yang terkesan mengambil fungsi dinas perkebunan dan tidak memaksimalkan fungsi dari dinas perkebunan,” katanya dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, Selasa (24/11/2020).

Lebih lanjut tutur Darto, pemerintah tidak memiliki peta jalan PSR sehingga sangat kesulitas untuk mecapai target-target yang sudah ditentukan oleh pemerintah sendiri. Mulai dari data yang ditargetkan setiap daerah tidak memiliki dasar berapa lahan petani sawit saat ini yang siap di remajakan.

Melihat kondisi demikian, anggota Komisi 4, Darori Wonodipuro mengusulkan untuk dibentuk Pansus Sawit untuk melihat dan melakukan menyelidiki terkait dengan pengunaan dari dana sawit terutama pengunaan subsidi untuk biodiesel sekitar 30 triliun saat ini, artinya kalau ada yang korupsi bisa ditangkap saja.

Usulan ini juga diperkuat oleh anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, yang melihat sangat tepat dibentuk Pansus Dana sawit, untuk memperkuat posisi petani sawit, melalui pansus di kelembagan BPDPKS perlu dilihat siapa-siapa yang ada di sana apakah mereka mewakili kelompok kepenting apakah ada representasi petani sawit rakyat.

“Kalau dilihat sekarang ada hal yang tidak lazim di lembaga BPDPKS. Melalui pansus ini bisa kelihatan secara terang benerang soal pengunaan dana pungutan sawit oleh publik,” tandas dia.

Kesepatakan pembentukan Pansus Sawit juga disetujui oleh beberapa fraksi lain nya, seperti dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dan fraksi Partai Demokrat. (T2)

 


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit