infosawit

DMSI: Perkebunan Kelapa Sawit Lindungi Hak Perempuan



DMSI: Perkebunan Kelapa Sawit Lindungi Hak Perempuan

InfoSAWIT, JAKARTA - Artikel Associated Press, AP tanggal 18 November yang lalu dinilai adalah kampanye negatif dan propaganda yang dibesar-besarkan. Artikel itu mengutip cerita-cerita usang dan tidak menjelaskan lokasi ataupun nama perusahaan perkebunan tempat kejadian. Ditilik dari jurnalistik dasar 5W + 1H maka berita itu kurang layak.

Dengan contoh-contoh yang usang itu AP ingin mendiskredit industri sawit yang besar ini yang mendukung kehidupan 2,4 juta petani, 4,6 juta pekerja langsung dan 16,2 juta pekerja tidak langsung. Dengan kontribusi dan telah menjadi sumber pendapatan bagi jutaan orang, kelapa sawit Indonesia sayangnya masih mendapat tudingan yang tidak berdasarkan fakta, seperti yang telah disampaikan dalam artikel Associated Press (AP) belum lama ini.

Artikel tersebut terkesan subjektif dan tidak secara menyeluruh dinformasikan, jelas informasi ini masih bias dan tidak jelas fakta pendukungnya, padahal secara regulasi tentang pekerja perempuan yang diadopsi Indonesia, perilaku yang telah disampaikan pun sangat dilarang, bahkan jika ada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memperlakukan pekerja perempuan secara sewenang-wenang akan mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah.

“Terlebih, dalam kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sangat ketat diberlakukan, dengan memastikan pelaku perkebunan kelapa sawit mesti memenuhi praktik sesuai dengan 16 Undang-undang, sekitar 14 Peraturan Pemerintah dan puluha Peraturan Menteri. Bahkan saat ini telah terbit UU Cipta Kerja yang juga mengatur mengenai perilaku pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia,” kata Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Derom Bangun, dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Terkait perlindungan perkerja perempuan, perkebunan kelapa sawit mematuhi beragam peraturan yang telah diterbitkan pemerintah. Diakui, perempuan mempunyai keterlibatan yang cukup banyak di sektor perkebunan sawit sehingga mengharuskan mereka memiliki perlindungan dan persamaan hak dengan pekerja laki-laki.

Merujuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, teleh diterbitkan beberapa regulasi yang mesti dipatuhi perkebunan kelapa sawit terkait pekerja perempuan, misalnya pertama, Peraturan Menteri PPPA No. 5 tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja perempuan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja.

Kedua, adanya komitmen bersama antara KemenPPPA dengan 3 Kementerian lain yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan yang dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor: 24/KPP-PA/Dep-2/07/2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif (GP2SP).

Ketiga, tahun 2019 lalu pemerintah telah menginisiasi pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di Kawasan Industri dan diterbitkannya PermenPPPA No. 1 tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja.

Dengan adanya regulasi diatas, maka perkebunan kelapa sawit mesti tunduk dan patuh serta menerapkan kebijakan perlindungan perempuan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, sebagai regulator.

“Kami pelaku perkebunan kelapa sawit selalu tunduk dan patuh terhadap kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, dan mendukung dilakukannya perlindungan perempuan di sektor perkebunan kelapa sawit,” tutur Derom.

Lebih lanjut kata Derom, sampai saat ini perkebunan kelapa sawit telah memberikan beragam fasilitas bagi para pekerjanya termasuk perempuan, untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam meniti karir di sekor kelapa sawit.

Bahkan, banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit juga mendirikan fasilitas pendidikan, penitipan anak termasuk ruang menyusui, sebagai bentuk kepatuhan regulasi dan upaya perlindungan pekerja perempuan.

“Untuk melihat lebih jauh tata kelola perkebunan kelapa sawit yang melindungi perempuan, AP sedianya bisa melihat langsung ke perusahaan perkebunan kelapa sawit bersertifikat ISPO dan RSPO. Lantaran kedua sertifikasi tersebut masih menjadi standar tarbaik dalam upaya penerapan praktik sawit berkelanjutan,” tandas Derom. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit