infosawit

Berharap Omnibus Law Mampu Urai Kendala Sektor Sawit



Berharap Omnibus Law Mampu Urai Kendala Sektor Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA - Hingga saat ini isu tumpang tindih regulasi dan overlapping kementerian atau lembaga dalam mengatur sektor perkebunan kelapa sawit menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Padahal komoditas ini menjadi tulang punggung devisa dikala sektor lain melemah dikala pandemi.

Upaya penyederhanaan dan penerbitan beragam regulasi dilakukan, namun sayangnya belum banyak menyelesaikan masalah yang timbul di lapangan. Sebelumnya untuk mengurai tumpang tindih aturan yang banyak bertentangan dan menghambat investasi, pemerintah telah menerbitkan regulasi moratorium penerbitan perizinan kelapa sawit, sesuai Inpres No. 8 Tahun 2018. Persoalannya hingga saat ini pemerintah belum menentukan output dari moratorium itu sendiri, akibatnya moratorium menjadi tidak jelas arahnya.

Diungkapkan Pakar Hukum Lingkungan Universitas Prasetiya Mulya, Rio Christiawan, banyaknya perizinan dan tumpah tindih regulasi bersumber dari banyaknya peraturan yang melibatkan banyak kewenangan dalam perizinan, pengawasan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Salah satunya adalah dampak otonomi daerah. Misalnya Izin Pembukaan Lahan (IPL) yang hanya dilegalkan melalui Peraturan Daerah.

Dengan diterbitkannya Omnibus Law (UU Cipta Kerja),  harapannya bisa menjadi sumber pengelolaan dan pengawasan industri kelapa sawit, serta menjadi jalan keluar atas kebuntuan tumpang tindih regulasi dan bertele-telenya pengurusan perizinan selama ini. “Persoalannya hingga saat ini tidak banyak perizinan kelapa sawit yang dapat diurus melalui online single submission,” catat Rio.

Lebih lanjut Rio mengungkapkan, Omnibus Law adalah produk hukum yang merevisi beberapa aturan hukum sekaligus melalui aturan payung, disebut sebagai aturan payung karena Omnibus Law secara hierarki perundangan akan lebih tinggi dibanding aturan yang disederhanakan.

Upaya Omnibus Law tidak saja sekedar menyederhanakan maupun mengurangi peraturan perundangan melalui pembentukan aturan payung, tetapi juga harus disertai dengan penataan kewenangan. Konflik antar peraturan perundangan yang mengakibatkan tumpang tindih yang menghambat investasi dan pembangunan sejatinya bersumber pada konflik kewenangan.

Lantas ada apa saja sebenarnya yang tercantum dalam Omnibus Law  Klaster Pertanahan, catat Rio, pertama, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kedua, Kementerian ATR/BPN akan membidangi proses pengadaan tanah dalam kawasan hutan dengan mekanisme pelepasan tanah kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, hingga tanah asset instansi pemerintah.

Ketiga, kepentingan pengadaan tanah kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan obyek wisata, kawasan industri, dan kegiatan hilir migas yang belum masuk dalam kepentingan umum. Keempat, penguasaan tanah negara yang selama ini sering menyebabkan konflik antar pelaksana pengadaan tanah dengan aparat penegak hukum. (T2)

Terbit pada Majalah InfoSAWIT Edisi November 2020

Baca di : http://store.infosawit.com/


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit