infosawit

Petani Sawit Anggota SPKS Rohul Desak Pemerintah Revisi UU No. 33 tahun 2004



Petani Sawit Anggota SPKS Rohul Desak Pemerintah Revisi UU No. 33 tahun 2004

InfoSAWIT, ROKAN HULU - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Rokan Hulu mendesak Pemerintah untuk dapat segera merevisi UU No. 33 Tahun 2004, tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” hal ini dikarenakan oleh belum masuknya Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Perkebunan Kelapa Sawit baik itu dalam DBH Pajak maupun DBH Sumber Daya Alam, oleh karna itu maka perlu dilakukan Revisi UU No. 33 Tahun 2004 tersebut sebagaimana hal nya pengaturan terhadap DBH sektor migas. Kalau Pemerintah tidak merevisi ini maka ada beberapa propinsi yang tidak sepenuhnya bisa menikmati hasil alam nya, diantaranya propinsi Riau, Sumut, Kalbar, Kalteng, Sumsel dll.

Merujuk Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 833 Tahun 2019, tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Tahun 2019, dari 26 Propinsi yang memiliki potensi perkebunan kelapa sawit, Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki perkebunan sawit paling luas, dengan luas 3.387.206 Ha atau 20,68 % dari total luas perkebunan sawit di Indonesia.

Melihat dari potensi daerah penghasil sawit ini sungguh sangat disayangkan, tidak berbanding lurus dengan kondisi di lapangan provinsi tersebut, lantaran masih banyak ditemukan sarana infrastruktur dasar masyarakat yang tidak memadai dan bahkan jauh dari layak, diantaranya infrastruktur jalan dan jembatan, seperti jalan lintas sontang – Duri, jalan Lintas Rokan Hulu – Pekanbaru via Petapahan yang mana kedua ruas jalan ini merupakan jalan lintas hilir-mudik atau lalu lintas tempat keluarnya truk pengangkut CPO menuju pelabuhan dumai. 

Diungkapkan, Ketua SPKS Rokan Hulu, Yusro Fadly, pihaknya mendorong Pemerintah untuk segera merevisi UU Nomor 33 Tahun 2004, karena kebijakan tersebut belum berpihak kepada daerah yang memiliki perkebunan kelapa sawit.

“Olehkarena itu pemerintah didorong untuk memasukkan sektor ini kedalam Dana Bagi Hasil (DBH), karna menurut saya sektor Perkebunan Kelapa Sawit belum masuk kepada DBH baik itu DBH Pajak maupun DBH Sumber Daya Alam, untuk DBH Pajak yang ada saat ini hanya DBH Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Cukai Hasil Tembakau saja dan disektor DBH Sumber Daya Alam yang ada saat ini hanya sebatas dari Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Kehutanan, Perikanan dan Panas Bumi,” katanya dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Yusron  berharap, dengan direvisinya UU Nomor 33 tahun 2004 ini pemerintah bisa memasukkan DBH Perkebunan Kelapa Sawit, baik itu di sektor Pajak Ekspor CPO maupun DBH Sumber Daya Alam Sektor Perkebunan Kelapa Sawit, sehingga daerah yang memiliki perkebunan sawit yang luas bisa dengan maksimal melakukan pembangunan didaerahnya tersebut,

“Selain merevisi UU Nomor 33 Tahun 2004 pemerintah juga bisa melakukan alternatif lain yaitu dengan membuat Perpres terkait dengan DBH sektor perkebunan sawit ini, dan kita berharap juga propinsi yang memiliki perkebunan sawit yang luas bisa sama-sama menyuarakan serta kompak didalam hal perjuangan ini,” tandas Yusron. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit