infosawit

Dilema Omnibus Law Bagi sawit



Dilema Omnibus Law Bagi sawit

InfoSAWIT - Hingga saat ini isu tumpang tindih regulasi dan overlapping kementerian atau lembaga dalam mengatur sektor perkebunan kelapa sawit menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Padahal komoditas ini menjadi tulang punggung devisa dikala sektor lain melemah dikala pandemi.

Upaya penyederhanaan dan penerbitan beragam regulasi dilakukan, namun sayangnya belum banyak menyelesaikan masalah yang timbul di lapangan. Sebelumnya untuk mengurai tumpang tindih aturan yang banyak bertentangan dan menghambat investasi, pemerintah telah menerbitkan regulasi moratorium penerbitan perizinan kelapa sawit, sesuai Inpres No. 8 Tahun 2018. Persoalannya hingga saat ini pemerintah belum menentukan output dari moratorium itu sendiri, akibatnya moratorium menjadi tidak jelas arahnya.

Diungkapkan Pakar Hukum Lingkungan Universitas Prasetiya Mulya, Rio Christiawan, banyaknya perizinan dan tumpah tindih regulasi bersumber dari banyaknya peraturan yang melibatkan banyak kewenangan dalam perizinan, pengawasan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Salah satunya adalah dampak otonomi daerah. Misalnya Izin Pembukaan Lahan (IPL) yang hanya dilegalkan melalui Peraturan Daerah.

Dengan diterbitkannya Omnibus Law (UU Cipta Kerja),  harapannya bisa menjadi sumber pengelolaan dan pengawasan industri kelapa sawit, serta menjadi jalan keluar atas kebuntuan tumpang tindih regulasi dan bertele-telenya pengurusan perizinan selama ini. “Persoalannya hingga saat ini tidak banyak perizinan kelapa sawit yang dapat diurus melalui online single submission,” catat Rio.

Lebih lanjut Rio mengungkapkan, Omnibus Law adalah produk hukum yang merevisi beberapa aturan hukum sekaligus melalui aturan payung, disebut sebagai aturan payung karena Omnibus Law secara hierarki perundangan akan lebih tinggi dibanding aturan yang disederhanakan.

Upaya Omnibus Law tidak saja sekedar menyederhanakan maupun mengurangi peraturan perundangan melalui pembentukan aturan payung, tetapi juga harus disertai dengan penataan kewenangan. Konflik antar peraturan perundangan yang mengakibatkan tumpang tindih yang menghambat investasi dan pembangunan sejatinya bersumber pada konflik kewenangan.

Lantas ada apa saja sebenarnya yang tercantum dalam Omnibus Law  Klaster Pertanahan, catat Rio, pertama, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kedua, Kementerian ATR/BPN akan membidangi proses pengadaan tanah dalam kawasan hutan dengan mekanisme pelepasan tanah kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, hingga tanah asset instansi pemerintah.

Ketiga, kepentingan pengadaan tanah kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan obyek wisata, kawasan industri, dan kegiatan hilir migas yang belum masuk dalam kepentingan umum. Keempat, penguasaan tanah negara yang selama ini sering menyebabkan konflik antar pelaksana pengadaan tanah dengan aparat penegak hukum.

Kelima, akan diatur mekanisme jenis ganti rugi mengenai kepemilikan saham, apakah ganti rugi dalam bentuk uang, tanah pengganti atau relokasi, dan bagaimana proses pengadaan tanah ini supaya masyarakat bisa sharing dalam semacam kepemilikan saham.

Keenam, dalam Pasal 123 draft Omnibus Law Cipte Kerja pada bagian pertanahan terdapat rencana pemerintah untuk membentuk lembaga yang disebut sebagai Badan Bank Tanah. Ketujuh, penguasaan tanah negara yang selama ini sering menyebabkan konflik antar pelaksana pengadaan tanah dengan aparat penegak hukum.

Kedelapan, Kementerian ATR/BPN akan menjamin ketersediaan lahan pangan berkelanjutan dalam hal untuk pengadaan tanah sehingga ada lahan pangan yang berkelanjutan dan tetap dipertahankan untuk lahan pertanian. Kesembilan, proses pemberian hak pengelolaan seperti hak guna usaha (HGU) atau hak pakai akan diberikan langsung sekaligus dengan perpanjangannya.

Apakah kemudian Omnibus Law menjadi kabar baik bagi Industri kelapa sawit, kata Rio, Point Klaster Pertanahan yang berkorelasi dengan industri sawit misalnya, pertama, proses pelepasan kawasan hutan menjadi APL untuk lahan sawit menjadi lebih sederhana dan terintegrasi dengan pengurusan sertipikat hak atas tanah. Ada kepastian hukum soal tata ruang lahan (kadang peta BPN dan KLHK beda), diharapkan waktu pengurusan lebih cepat.

Kedua, dengan adanya penyederhanaan aturan..

Baca Majalah InfoSAWIT Edisi November 2020 / http://store.infosawit.com/ 


. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

infosawit