infosawit

Status Lahan dan Administrasi Jadi Kendala Program Peremajaan Sawit Rakyat



Status Lahan dan Administrasi Jadi Kendala Program Peremajaan Sawit Rakyat

InfoSAWIT, JAKARTA – Dalam acara webinar ngobrol bareng GAPKI, sejumlah pembicara menyatakan bahwa banyak kendala administratif yang perlu diselesaikan dengan cara cepat, diantaranya yang paling utama adalah status lahan petani yang diindikasi dalam kawasan hutan.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat ME Manurung mengatakan, status hukum lahan perkebunan yang mau diremajakan masih menjadi masalah utama yang menghambat upaya percepatan PSR karena lahan tersebut berada di dalam kawasan hutan. Tanpa kejelasan status hukum perkebunan maka tidak mungkin memenuhi  persyaratan  untuk  ikut  program  PSR  yang  sedang  dilakukan pemerintah guna membantu para petani sawit, yang merupakan pemilik dari sekitar 41% dari total 16.38 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Sementara dikatakan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Mahmud mengakui, permasalahan kawasan hutan itu sebagai salah satu permasalahan yang menghambat program PSR.

“Mengenai soal kawasan hutan ini, kita sedang menunggu adanya SOP dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang juga sedang menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tapi memang semangatnya adalah bagaimana kita mempercepat proses PSR yang masih lambat ini,” kata Musdhalifah.

Lebih lanjut tutur Musdhalifah, sejak diluncurkan tahun 2016, baru terealisasi sekitar 196,000 hektar yang sudah masuk dalam program PSR. Padahal pemerintah sudah menargetkan akan meremajakan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 180,000 hektar per tahun. “Tahun lalu (2020) saja hanya terealisasi seluas sekitar 94,000 hektar. Itu berarti hanya sekitar 52 persen dari target 180,000 hektar yang ditetapkan tahun lalu. Tahun ini target kita sekitar 180,000 hektar juga. Mudah- mudahan bisa tercapai,” katanya.

Beragam msalah yang muncul itu, kata Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Direktorat Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, sudah dicarikan solusinya guna mengatasi permasalahan para petani, termasuk dana pendamping lewat KUR dan sejumlah program tanaman  sela, seperti jagung yang bisa ditanam para petani dengan bantuan pemerintah dalam rangka menggantikan penghasilan yang hilang selama peremajaan sawit mereka. “Saya  kira  ada  berbagai solusi  bagi  permasalahan petani. Namun banyak petani masih kurang informasi soal PSR ini, sehingga mungkin perlu sosialisasi yang lebih intens di kalangan petani supaya mereka betul-betul paham program PSR,” katanya. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit