infosawit

Praktik Sawit Berkelanjutan Indonesia Dikebut



Praktik Sawit Berkelanjutan Indonesia Dikebut

InfoSAWIT - Paska terbitnya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil - ISPO), April 2020 lalu, Lantas regulasi pendukung berupa Permentan ISPO pun dibuat, tercatat waktu audit hingga memperoleh sertifikat pun ditetapkan lebih singkat.

Penerapan praktik sawit berkelanjutan ala Indonesia tetap saja menjadi isu yang kuat, terlebih semenjak diterbitkan pada 2011 lalu perjalanan regulasi ini kerap mengalami turbulensi, lantaran ada kesulitan dalam penerapan di lapangan akibat masih banyaknya regulasi yang dianggap tumpang tinding.

Pada tanggal 13 Maret 2020 lalu, Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia  Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil - ISPO), resmi terbit dan ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Dengan terbitnya Perpres ini, diharapkan bisa menjadi jawaban bagi berbagai kendala yang kerap dihadapi dalam menerapkan kebijakan sawit berkelanjutan tersebut. Bahkan, dengan adanya peningkatan derajat regulasi tersebut, dianggap sebagai solusi dalam memacu penerapan kebijakan ISPO.

Dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI (Kemenko), Airlangga Hartarto, terbitnya  Perpres Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk memastikan dan meningkatkan pengelolaan, serta pengembangan perkebunan kelapa sawit yang sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO.

Termasuk, meningkatkan penerimaan dan daya saing produk kelapa sawit di tingkat nasional dan pasar internasional. Dan guna memperkuat upaya percepatan pengurangan emisi gas rumah kaca, ISPO baru ini terus melakukan beberapa penyempurnaan dengan 7 prinsip diantaranya, pertama, sistem perizinan dan pengelolaan perkebunan.

Kedua, penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit, ketiga, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, keempat, tanggung jawab terhadap pekerja, kelima, tanggung jawab sosial dan masyarakat, keenam, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan ketujuh, peningkatan usaha yang berkelanjutan.

“Pemerintah juga mewajibkan semua pelaku usaha dengan masa transisi 5 tahun untuk petani kecil yang juga akan kami dukung dalam memenuhi persyaratan sertifikasi,” tutur Airlangga, dikala membuka acara Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2020, New Normal, yang dihadiri InfoSAWIT, awal Desember 2020 lalu. (T2)

Terbit di Majalah InfoSAWIT Edisi Desember 2020

Baca di : http://store.infosawit.com/


. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

infosawit