infosawit

Untuk Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, Pemerintah Dorong Kolaborasi Semua Pihak



Untuk Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, Pemerintah Dorong Kolaborasi Semua Pihak

InfoSAWIT, JAKARTA - Industri kelapa sawit di Indonesia tercatat senantiasa dibangun dengan pendekatan yang memprioritaskan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yang telah diatur secara khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam RPJMN 2020-2024 tersebut, pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu aspek pilar pengarusutamaan dengan tujuan memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat, serta menjaga lingkungan hidup sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

“Berangkat dari konteks tersebut, maka Indonesia memiliki posisi strategis dalam menentukan arah industri kelapa sawit global ke depannya. Indonesia juga telah berkomitmen menghadirkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan berkeadilan, bukan hanya di tingkat nasional, namun juga di dunia internasional,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ketika memberikan keynote speech dalam International Webinar: Sustainable Palm Oil Development in Indonesia, di Jakarta, dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, Rabu (7/4).

Kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengakselerasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Peraturan ini mewajibkan seluruh perusahaan dan pekebun sawit di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, sebagai jaminan bahwa praktik produksi yang dijalankannya telah mengikuti prinsip dan kaidah keberlanjutan,” kata Menko Airlangga.

Sebelum adanya Perpres tersebut sudah dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) 2019-2024. Peraturan itu dimandatkan kepada 14 kementerian/lembaga (K/L) dan 26 provinsi penghasil sawit di seluruh Indonesia.

“Saya meyakini bahwa kerja sama dan kolaborasi dalam membangun kelapa sawit berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan. Kami tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari pemangku kepentingan lainnya, mulai dari perusahaan hulu hingga hilir, hingga masyarakat. Kita di Indonesia pun tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari dunia internasional,” jelasnya.

Maka itu, Pemerintah Indonesia terus menggalang kolaborasi multipihak, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memperdalam pengetahuan tentang tata kelola kelapa sawit berkelanjutan. Sehingga dapat dipastikan bahwa semua pihak dapat melaksanakan mandat peraturan yang sudah diterbitkan dengan baik.

Salah satunya melalui kegiatan webinar internasional yang terselenggara atas kerja sama Pemerintah Indonesia dengan United Nations Development Programme (UNDP) dalam kerangka program Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI). Tujuan webinar yang diadakan pada 7-8 April 2021 ini adalah untuk menyampaikan capaian, perkembangan, dan program yang sedang dilaksanakan terkait kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan internasional. Selain itu, webinar tersebut diharapkan dapat mempererat komunikasi antara para pemangku kepentingan lokal maupun global, serta dapat mendorong potensi kolaborasi pembeli dan produsen minyak sawit. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit