infosawit

Perlindungan Lingkungan Pasca Terbitnya UU Ciptaker



Perlindungan Lingkungan Pasca Terbitnya UU Ciptaker

InfoSAWIT - Catatan utama atas klaster lingkungan hidup tersebut adalah hilangnya roh konservasi dan restorasi dalam klaster lingkungan hidup UUCK. Dalam klaster lingkungan hidup UUCK bahkan mengidentikkan permasalahan lingkungan hidup dengan penyederhanaan perizinan di bidang lingkungan hidup, seperti misalnya penyederhanaan penyusunan dan izin terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Menyederhanakan perizinan terkait pengelolaan lingkungan hidup adalah hal yang baik, tetapi dalam klaster lingkungan UUCK banyak mengesampingkan aspek perlindungan lingkungan hidup. Dua hal penting terkait lingkungan hidup adalah aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri.

Jika mengacu pada substansi  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) maka sejatinya telah tercermin bahwa perlindungan dan pengelolaan merupakan dua esensi penting pada aspek lingkungan hidup.

Persoalannya, jika pada klaster lingkungan UUCK mayoritas berfokus pada aspek penyederhanaan perizinan terkait pengelolaan lingkungan maka artinya UUCK lebih berfokus pada aspek pengelolaan lingkungan hidup. Kesan tersebut sulit dipungkiri karena justru dalam UUCK terdapat bagian bagian yang meredusir (mengurangi) secara signifikan aspek perlindungan lingkungan hidup itu sendiri.

Misalnya dengan UUCK klaster lingkungan memuat penghapusan frasa ‘tanpa perlu pembuktian adanya unsur kesalahan’ pada penegakan hukum lingkungan. Hal ini berdampak pada hapusnya pertanggung jawaban strict liability yang dikenal dalam Pasal 88 UUPPLH yang menganut model tanggung jawab mutlak (strict liability) pada penegakan hukum lingkungan dan model tersebut terbilang efektif untuk pemerintah dalam penanganan berbagai kasus lingkungan mulai persoalan pencemaran barang beracun.

 

Pengelolaan dan Perlindungan

Jika kini klaster lingkungan UUCK berfokus pada penyederhanaan perizinan lingkungan maka dapat dikatakan UUCK mempermudah pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Koeasnadi Hardjosomantri (1994), meguraikan bahwa perizinan merupakan instrument pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi untuk memastikan bahwa sumber daya lingkungan dikelola secara layak tanpa merusak ekosistem lingkungan. Penyederhanaan perizinan pengelolaan lingkungan dalam UUCK jelas terintegrasi dengan tujuan pemerintah memangkas perizinan demi kemudahan berinvestasi.

Artinya terkait dengan penyederhanaan perizinan di bidang pengelolaan lingkungan hidup maka perlu dipastikan bahwa peraturan pemerintah pada klaster lingkungan dapat menjamin bahwa perizinan pengelolaan lingkungan dapat memastikan persyaratan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tanpa mengurangi kualitas ekosistem dan lingkungan itu sendiri.

Sebaliknya jika penyederhanaan perizinan pengelolaan lingkungan hanya mengurangi syarat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sebagai tujuan investasi maka penyederhanaan perizinan terkait pengelolaan lingkungan tersebut akan berdampak pada degradasi lingkungan. Kondisi tersebut sangat berpotensi menimbulkan biaya pemulihan yang sangat besar bagi pemerintah, seperti pada kasus kebakaran hutan dan lahan. (Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum., M.Kn. / Dosen Program Studi Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya - Spesialisasi Hukum Lingkungan Dan Agraria)

Lebih lengkap baca majalah InfoSAWIT Edisi Januari 2021

Http://store.infosawit.com/

Https://www.infosawit.com/news/

 


. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

infosawit