infosawit

Pemerintah Didodorong Tetapkan Kebijakan Perlindungan Buruh Perkebunan Sawit



Pemerintah Didodorong Tetapkan Kebijakan Perlindungan Buruh Perkebunan Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA - Terus meningkatnya ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia, nampaknya tidak dirasakan manfaatnya dalam kehidupan buruh perkebunan sawit. Koalisi Buruh Sawit mencatat jumlah buruh perkebunan sawit di Indonesia mencapai angka 20 juta.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 60 % merupakan buruh dengan hubungan kerja rentan. Praktik hubungan kerja rentan ini sudah berlangsung lama, bahkan terjadi di perkebunan sawit yang mengklaim memiliki sertifikat keberlanjutan. Hubungan kerja rentan adalah salah satu fakta yang menggambarkan buruknya situasi kerja buruh di perkebunan sawit.

Dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, Koalisi Buruh Sawit meminta pemerintah Indonesia seharusnya melihat kondisi buruk buruh perkebunan sawit tersebut sebagai suatu hal yang sangat penting diselesaikan melalui dukungan kebijakan.

Padahal, pemerintah banyak memberi dukungan terhadap industri ini seperti revitalisasi perkebunan, pembangunan kawasan ekonomi khusus, pengembangan biodiesel hingga meloby negara-negara konsumen.

“Koalisi Buruh Sawit melihat kebijakan-kebijakan penting terkait perkebunan sawit seperti UU perkebunan, Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), Kebijakan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan serta berbagai perundangan terkait sawit secara eksplisit tidak menyentuh persoalan-persoalan penting mengenai perlindungan tenaga kerja dan jaminan hak-hak buruh perkebunan sawit,” tutur Koordinator Koalisi Buruh Sawit, Zidane.

Lebih lanjut tutur dia, alih-alih menetapkan kebijakan perlindungan buruh, pemerintah justru menetapkan UU Cipta Kerja yang menghilangkan kepastian kerja, kepastian upah, kepastian perlindungan sosial dan kesehatan.

Di sektor perkebunan sawit,  UU ini sangat memberatkan buruh. Sebab, buruh berpotensi bekerja sebagai buruh harian lepas, buruh kontrak atau buruh dalam hubungan kerja tidak permanen tanpa ada kepastian status kerja, upah dan jaminan sosial kesehatan,” katanya.

Merujuk temuan Koalisi Buruh Sawit di sejumlah perkebunan sawit menemukan fakta bahwa masih banyak buruh perkebunan sawit  yang tidak didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta jaminan sosial. Koalisi Buruh Sawit menegaskan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja sama sekali tidak memenuhi kebutuhan buruh atas kepastian kerja, kepastian upah, perlindungan sosial dan hidup layak. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit