infosawit

Strategi Pembebasan Lahan Untuk Kelapa Sawit (Tulisan 2)



Strategi Pembebasan Lahan Untuk Kelapa Sawit (Tulisan 2)

InfoSAWIT, JAKARTA - Setelah sebelumnya melakukan persiapan pembebasan lahan, maka selanjutnya proses pembebasan lahan dilakukan, tentunya setelah dilakukan pembayaran ganti rugi. pada tahap ini perlu memperhatikan faktor penghambat.

Merujuk pengalaman di perusahaan XYZ, hasil pelaksanaan pembebasan lahan yang dilakukan dari Januari 2009 hingga April 2010 tersaji dalam Tabel Rekapitulasi perolehan pembebasan lahan.

Berdasarkan data perolehan pembebasan lahan terlihat bahwa rata-rata pembebasan lahan per bulan sebesar 139,9 hektar. Secara kuantitas, pembebasan lahan paling tinggi terdapat pada bulan Maret 2009 seluas 265,54 hektar, sedangkan yang paling sedikit terdapat pada bulan Februari 2010 seluas 71,31 hektar. Peningkatan yang terlihat cukup signifikan terjadi antara bulan Februari 2009 dan Maret 2009. Total pembebasan lahan hingga April 2010 sudah mencapai 5.056,7 hektar, sehingga masih tersisa 2.643,3 hektar untuk memenuhi target pembebasan lahan seluas 7.700 hektar.  Perolehan pembebasan lahan setiap bulan mengalami fluktuasi. Selain karena potensi pembebasan lahan yang berbeda di setiap waktu dan tempat, fluktuasi perolehan lahan  ini  diduga juga disebabkan oleh adanya kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pembebasan lahan.

 

Anggaran Pembiayaan Pembebasan Lahan

Penyusunan pembiayaan pembebasan lahan didasarkan pada target pembebasan setiap bulan. Adapun uraian distribusi anggaran pembiayaan pembebasan lahan untuk target 250 hektar.

Berdasarkan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan seluas 250 hektar adalah Rp.335.276.253,-, sehingga biaya pembebasan lahan per hektar adalah sebesar Rp.1.354.826,-. Pengeluaran terbesar terdapat pada pembiayaan derasah.

 

Faktor Penghambat Pembebasan Lahan

Faktor penghambat dibagi menjadi dua, yakni faktor penghambat eksternal, dan internal. Untuk faktor penghambat eksternal biasanya berupa, pertama, penolakan masyarakat yang kontra, kelompok masyarakat yang kontra atas keberadaan perkebunan kelapa sawit tidak ingin menyerahkan lahannya untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit. Masyarakat yang kontra ini beranggapan bahwa dengan menyerahkan lahan mereka untuk perkebunan, maka akan terbentuk pola pertanian yang homogen. Pada akhirnya, lahan untuk bertani atau berkebun tanaman lain akan berkurang.

Kedua, persaingan dengan komoditas lain, Tingginya harga getah karet mengakibatkan masyarakat lebih tertarik untuk menanami lahan mereka dengan tanaman karet, sehingga mereka tidak ingin menyerahkan lahan mereka secara keseluruhan.

Selain itu, dengan meningkatnya harga getah karet, masyarakat sudah memperoleh pendapatan yang memadai. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi menyerahkan lahan untuk mendapatkan uang.

Ketiga, terkait tumpang tindih lahan, tumpang tindih yang terjadi berupa tumpang tindih hak guna usaha (HGU) dengan perusahaan lain. Proses pembebasan lahan yang tumpang tindih terpaksa harus ditunda karena masing-masing perusahaan memegang izin HGU.

Lantas Keempat, Ambiguitas Batas dan Kepemilikan Lahan, lantaran pembuatan batas lahan oleh masyarakat hanya menggunakan batas-batas alami, berupa pohon-pohon tertentu seperti rumpun bambu, aliran sungai atau bahkan perbukitan. Oleh karena itu, lahan yang dimiliki masyarakat adat terkadang mempunyai batas-batas yang kabur atau tidak umum. Akibatnya, sering terjadi perselisihan mengenai batas lahan. Sehingga proses lahan yang akan dibebasakan pun menjadi ikut terhambat.

Faktor penghambat lain adalah ambiguitas kepemilikan. Ambiguitas kepemilikan merupakan suatu kondisi dimana suatu lahan dimiliki oleh beberapa orang yang masih dalam hubungan kekerabatan. Setiap kerabat memiliki hak terhadap lahan tersebut. Jika salah seorang dari keluarga tersebut menyerahkan lahan tanpa diketahui oleh pihak keluarga yang lain. Setelah lahan diserahkan dan pembayaran ganti rugi sudah dilakukan, ada tuntutan dari pihak keluarga yang lain dan mengaku juga memiliki hak terhadap lahan yang diserahkan tersebut.

Sementara penghambat internal, biasanya berupa, pertama, penyelesaian lahan yang bermasalah relatif lambat karena sulitnya mencapai kesepakatan antar dua belah pihak yang bersangkutan. Tindak lanjut penyelesaian lahan bermasalah dapat menghabiskan waktu 6-12 bulan sejak penyerahan lahan. (Penulis: Rufinusta Sinuraya & Rozi Ariandi / Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi)

Terbit pada Majalah InfoSAWIT Edisi April 2017

Http://store.infosawit.com/


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit