infosawit

Izin 4 Perusahaan Sawit di Sorong Selatan Resmi Dicabut



Izin 4 Perusahaan Sawit di Sorong Selatan Resmi Dicabut

InfoSAWIT, SORONG – Merujuk penjelasan Wakil Bupati dikonfirmasi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Sorong Selatan, Yohan Hendrik Kokorule, Bupati telah menandatangani SK pencabutan izin empat perusahaan perkebunan kelapa sawit pada Selasa (18/05/2021) lalu. Empat perusahaan tersebut adalah pertama PT. Internusa Jaya Sejahtera dan  PT. Anugerah Sakti Internusa, merupakan anak usaha dari Indonusa Agromulia Group, PT. Persada Utama Agro Mulia, dan PT. Varia Mitra Andalan anak usaha Eagle High Plantation Group.

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan juga merencanakan melakukan evaluasi izin dua perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT. Putera Manunggal Perkasa dan PT. Permata Putera Mandiri), yang ada di Imeko dan tidak ada izin untuk perluasan area buat kedua perusahaan tersebut.

Wakil Bupati Sorong Selatan, menyerahkan langsung SK tersebut kepada perwakilan tokoh masyarakat adat. Alfons Sesa meminta massa aksi menyebarkan informasi SK pencabutan izin tersebut kepada masyarakat kampung.

Untuk memastikan pencabutan izin ini, lebih dari 200 orang masyarakat adat dan aktivis OKP pada (20/05/2021), dengan melakukan longmarch menggunakan kendaraan mobil truk, bis, motor, dari Kota Teminabuan ke Kantor Bupati Sorong Selatan, yang berjarak sekitar 6 Km, dilanjutkan berjalan kaki sekitar 1 Km dari jalan trans ke kantor Bupati. Massa aksi masyarakat adat berasal dari kampung-kampung di Distrik Teminabuan, Saifi, Seremuka, Konda, Moswaren, Wayer dan Kais Darat, Kabupaten Sorong Selatan. Kampung-kampung yang terdampak dan terancam aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Massa aksi meneriakkan yel-yel masyarakat adat tolak perkebunan kelapa sawit, pencabutan izin perusahaan dan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua. Mereka menggelar spanduk yang menyatakan Tanah Adat dan Hutan Adat Hidup Kami, mengangkat poster bertuliskan Kami Masyarakat Adat Suku Gemna dengan Tegas Menolak Sawit.

Dalam keterangan tertulis, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mengapresiasi kegigihan upaya masyarakat memperjuangkan dan membela hak-haknya, juga menghormati kebijakan keputusan Bupati Sorong Selatan terkait pencabutan izin perusahaan sebagai langkah maju dalam pemenuhan hak dan tuntutan masyarakat adat. Kebijakan pencabutan izin perusahaan merupakan upaya hukum yang tepat untuk mengakhiri ketidakadilan sosial ekonomi dan penataan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Berdasarkan laporan kajian evaluasi perizinan Tim GNPSDA Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat (2021), diketahui ada 6 (enam) perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong Selatan yang mempunyai permasalahan perizinan dan tidak memenuhi kewajibannya, serta memberikan rekomendasi pencabutan izin, pemberian sanksi dan pembayaran denda.

“Hari ini kami masyarakat adat Suku Tehit datang kesini untuk menolak perusahaan kelapa sawit, kami tidak izinkan, karena nanti kedepan anak cucu kami tinggal dimana, jadi kami minta pemerintah cabut izin kelapa sawit”, tutur Yuliana Kedemes, perempuan adat dari Suku Tehit.

Sejak tahun 2015, warga Suku Tehit yang berdiam di kampung-kampung di Distrik Konda, Teminabuan, Saifi dan Seremuk, telah melakukan aksi menolak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang hendak beroperasi di wilayah adat mereka, yakni PT. Internusa Jaya Sejahtera dan PT. Anugerah Sakti Internusa, milik perusahaan modal asing (PMA) bernama Indonusa Agromulia Group. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit