infosawit

Kebijakan Pungutan Ekspor Pangkas Harga TBS Sawit Rp 600/Kg



Kebijakan Pungutan Ekspor Pangkas Harga TBS Sawit Rp 600/Kg

InfoSAWIT, JAKARTA - Diungkapkan  Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Perjuangan, Alfian Alrahman, dengan diterapkanya Peraturan Mentri Keuangan (PMK) No, 191 Tahun 2020, petani sawit telah kehilangan pendapatan sekitar Rp. 600 per kilogram tandan buah segar (TBS) sawit. “Artinya, pengusaha biodiesel itu disubsidi oleh petani, Segera revisi aturan yang merugikan petani dan daerah,” kata dia dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, Jumat (4/6/2021).

Lantas, supaya saat melakukan peremajaan sawit rakyat (PSR), petani tidak didorong hutang ke Bank, maka kata Alfian, selayaknya bantuan hibah dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), tidak lagi Rp 30 juta/ha, tetapi semestinya Rp 60 juta/ha. “Supaya petani tidak harus melakukan kredit pembiyaan ke Bank saat peremajaan sawit,” katanya.

Melihat masih banyaknya kendala di lapangan bagi petani kelapa sawit seperti kasus diatas, ditengarai lantaran di kelembagaan BPDP-KS, tidak melibatkan perwakilan petani sawit didalamnya, sehingga kebijakan yang muncul kerap tidak tepat sasaran.  “Pungutan sawit sudah membuat petani sawit semakin rugi,” kataya.

Sementara diungkapkan Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Gamal Nasir, sesuai Pepres 44 tahun 2020, untuk empat tahun kedepan petani sawit akan diwajibkan guna mengikuti skim Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), untuk itu pemerintah daerah dan pusat harus segera all out guna melakukan pembinaan, disini sangat di butuhkan dukungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI agar di sampaikan kepada pemrintah pusat dan daerah.

Selain itu perlunya ada revisi UU NO 33 tahun 2004 terkait dengan perimbangan keuangan karena belum memasukan sawit di dalamnya padahal perikan dan kehutanan yang nilai devisanya kecil sudah masuk, kalau sawit bisa di masukan maka akan ada dampaknya pada daerah penghasil sawit dan ke petani kelapa sawit.

Semua kendala yang dialami petani sawit itu semua disampaikan kepada Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Ketua Komite III Silvana Murni, Ketua Komite IV Sukiryanto, Bustami Zainudin (senator Lampung) dan Evi Apita Maya (senator NTB), pada Kamis (3/6/2021) di Kantor DPD RI di Jakarta.

Diungkapkan, Ketua DPD-RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, pihaknya sudah berkunjung ke 22 Provinsi daerah penghasil sawit dan sudah melakukan beberapa pertemuan dengan Gubernur penghasil kelapa sawit. “Kami sudah menyurati presiden dan dengan hadirnya petani sawit yang tergabung dalam POPSI ini akan membuat kerja DPD makin semangat dan segera kami panggil pihak-pihak terkait,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Silvana Murni Anggota DPD. Ia sangat heran dengan program biodiesel B30 yang saat ini di jalankan namun tidak melibatkan BUMN, seharusnya program ini menjadi momentum memperkuat PTPN sebagai BUMN perkebunan.

Sementara itu Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto mengatakan perlunya pengawasan kepada Lembaga BPDPKS agar Lembaga ini berjalan sesuai dengan cita-cita awal untuk mendukung petani sawit, selain itu juga saat ini DPD Bersama dengan gubernur sementara membicarakan agar ada dana perimbangan yang adil antara pusat dan Daerah di sektor sawit. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit