infosawit

Presiden Jokowi Mengatur Sawit Lebih Ketat



Disclaimer: Foto Diambil Sebelum Pandemi Covid19
Presiden Jokowi Mengatur Sawit Lebih Ketat

InfoSAWIT, JAKARTA - Sebagai produk Omnibuslaw, Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) ditetapkan menjadi UU No. 11 tahun 2020, menghasilkan Peraturan Pemerintah (PP) sebanyak 49 dan 4 Instruksi Presiden (Inpres) yang ditetapkan pada 2 Februari 2021. Dimana, keberadaan aturan turunan UUCK ini sebagai peraturan pelaksanaan UU yang telah ditetapkan.

UUCK memiliki landasan filosofi guna menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) serta industri dan perdagangan nasional. Tujuan UUCK menurut pemerintah guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Banyak pemerhati yang sudah mengkritisi keberadaan UUCK sejak awal, dimana sebagian besar pemerhati memberikan penilaian akan besarnya dukungan UUCK terhadap dunia usaha. Namun, apakah benar UUCK mendukung keberadaan industri minyak sawit?

Jika membaca UUCK yang tebalnya ratusan halaman, memang seolah-olah UUCK banyak memberikan dukungan kepada dunia usaha, namun bila menelisik lebih jauh kedalam PP dan Inpres yang akan digunakan sebagai peraturan pelaksananya, banyak aturan pasal yang cenderung akan memberatkan industri minyak sawit, khususnya perkebunan kelapa sawit.

 

Mengatur Ketat Dunia Usaha

PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian juga mengaitkan dengan peraturan terdahulunya yaitu UU Nomor 29 Tahun 2000, UU Nomor 18 Tahun 2009, UU Nomor 13 Tahun 2010, UU Nomor 39 Tahun 2014, UU Nomor 22 Tahun 2019 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Banyaknya aturan terkait PP baru ini, mengisyaratkan aturan ketat bagi dunia usaha termasuk industri minyak sawit.

Beleid baru ini juga mengatur perkebunan kelapa sawit dengan batasan minimum seluas 6.000 hektar dan luasan maksimum sebesar 100.000 hektar (ha), guna mendorong pengelolaan perkebunan kelapa sawit menjadi lebih efektif dan efisien.

Sebelumnya, kondisi dunia usaha masih menghadapi kendala besar dalam memenuhi ketentuan perizinan yang diatur PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik dan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha  termasuk perizinan perkebunan kelapa sawit.

PP Nomor 26 Tahun 2021 pada bagian ketiga, Pembinaan Teknis dan Penilaian Usaha Perkebunan Pasal 67, juga mengatur pembinaan teknis untuk perkebunan milik negara, swasta dan/atau pekebun dilakukan oleh Pemerintah Pusat secara berkala dan berkelanjutan. Pembinaan yang dimaksud mencakup perencanaan, pelaksanaan usaha perkebunan, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, pembinaan usaha perkebunan dan pemberian rekomendasi penanaman modal. 

Adanya rumor tidak berlakunya perizinan AMDAL pada UUCK, juga terjawab dengan berlakunya PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana aturan ini menyaratkan adanya perizinan AMDAL bagi dunia usaha yang berdampak terhadap lingkungan. Perizinan persetujuan lingkungan menjadi aturan pada Bab II dari PP yang ditetapkan ini. (T1)

Baca Majalah InfoSAWIT Edisi Februari 2021

http://store.infosawit.com/


. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

infosawit