infosawit

Penyelidikan Korupsi Peremajaan Sawit Rakyat di Aceh Rp 10 Miliar Kembali Bergulir



Ilustrasi Peremajaan Sawit
Penyelidikan Korupsi Peremajaan Sawit Rakyat di Aceh Rp 10 Miliar Kembali Bergulir

InfoSAWIT, BANDA ACEH – Sejumlah calon tersangka dugaan korupsi peremajaan sawit rakyat di Aceh, dengan total anggaran mencapai Rp 684,8 miliar kembali bergulir. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh, R Raharjo Yusuf Wibisono mengatakan penyidik sudah memaparkan atau ekspose perkara dan mengungkapkan siapa saja calon tersangkanya.

Bahkan kata Raharjo, penanganan kasus sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Calon tersangkanya sudah ada, namun belum ditetapkan.

Lebih lanjut tutur Raharjo Yusuf Wibisono, calon tersangka di antara pengurus sejumlah koperasi yang mengelola pengadaan peremajaan kepala sawit serta pejabat dinas terkait. Dimana penanganan tahap awal hanya di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya, akan berlanjut di kabupaten lain.

"Pengadaan peremajaan kepala sawit ini dilakukan di sejumlah kabupaten. Namun, penyidik fokus ke Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Barat karena alokasi anggaran di atas Rp 10 miliar," kata R Raharjo Yusuf Wibisono seperti diutip Antara, Kamis.

Sebelumnya, Kepala Kejati (Kajati) Aceh Muhammad Yusuf mengatakan, program peremajaan sawit tersebut berlangsung selama tiga tahun anggaran, yakni 2018, 2019, dan 2020. Dimana tahun anggaran 2018 dikucurkan Rp 16 miliar. Kemudian, tahun anggaran 2019 sejumlah Rp 243,2 miliar, dan tahun 2020 anggaran sebanyak Rp 425,5 miliar.

Sumber anggaran program peremajaan sawit rakyat berasal dari Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang berada di bawah Kementerian Keuangan RI.

Program peremajaan sawit rakyat di Provinsi Aceh dilakukan atas perjanjian tiga pihak antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), koperasi, dan perbankan. "Permasalahan dalam perkara ini secara garis besar adanya temuan proses verifikasi. Dana diperuntukan untuk peremajaan sawit tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap kegiatan atau pengadaan," ungkap Muhammad Yusuf.

Selain itu, adanya syarat-syarat pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku, seperti tumpang tindih alas hak atas lahan para pengusul atau penerima manfaat program. Seharusnya, kata Muhammad Yusuf, pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat dilaksanakan oleh pekebun melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit