infosawit

Cermin Derita Petani Sawit Swadaya



Cermin Derita Petani Sawit Swadaya

InfoSAWIT - Kelapa sawit adalah satu satunya komoditas milik Indonesia yang mampu menjadi komoditas utama ekspor, sementara yang lainnya seperti karet, coklat, Kopi kini hanya menjadi komoditas ekspor nomor dua atau bahkan tiga.

Untuk sawit sketar 41% itu berasal dari petani sawit kecil yang bila dihitung nilai ekspornya lebih besar dari ekspor migas Indonesia. Bahkan menurut perhitungan ada sekitar 1,2 juta petani yang bekerja di kebun sawit, pertanyaannya adalah apakah mereka itu sejahtera? Sebagai pengekspor komdias utama minyak sawit?

Dikatakan Dewan Redaksi InfoSAWIT, Maruli Gultom, semua pihak pasti mengetahui kendala ditingkat petani sawit swadaya, pertama masalah produktivitasnya rendah, ini terjadi karena penggunaan bibit sawit yang abal abal, petani tidakpunya akses ke produsen bibit, pemupukan seringkali menjadi sasaran penghematan untuk biaya produksi, harga pupuk tinggi sementara daya beli rendah.

“Pengetahuan agronomi rendah atau bahkan tidak ada, petani kita tidak dibekali pendidikan agronomi,” katanya dalam FGD Sawit Berkelanjutan Vol 7, bertajuk “Meningkatkan Peranan Petani Sawit Rakyat Melalui Subsidi Replanting Dan Subsidi Sarana Prasarana,” Rabu 28 April 2021, yang diadakan majalah InfoSAWIT.

Dalam pemerintahan Jokowi hingga saat ini telah membangun jalan tol di kota-kota, tetapi apakah jalan ke kebun-kebun sawit sudah bagus ataukah masih saja rusak. Akibat dari infrastruktur jalan yang tidak layak itu mengakibatkan harga komoditas banyak potongan, harga pun menjadi lebih rendah.

Apalagi petani sawit swadaya banyak menjual buah sawit ke tengkulak, dan biaya transportasi menjadi lebih mahal sehingga mengurangi harga jual. Ditambah buah yang dipanen masih mentah setiba di PKS sehingga terkena pinalti. “Banyak hal yang menjadikan mereka tidak mendapatkan pendapatan yang lebih baik,” kata Maruli.

Kemudian munculny pungutan-pungutan ini yang paling membuat petani sawit menjadi petani yang menderita, pertama adalah mengenai pungutan ekspor. Kata Maruli, dirinya sudah diminta jurnalis Kompas, Banu Astono, tahun 2007 menulis tentang Pungutan Ekspor (BK), yang selalu menjadi gangguan bagi harga kelapa sawit Indonesia.

Seperti diketahui, perusahaan pengekspor minyak sawit seperti Wilmar, Musim Mas dan lainnya membeli CPO ke produsen (perusahaan perkebunan) sesuai dengan harga dunia dikurangi biaya pengapalan dan asuransinya, lantas dikurangi juga dengan Franco yang mereka perlukan, untuk harga penyerahan di pelabuhan ekspor, sederet faktor itu menjadi pemotong harga minyak sawit.

Namun celakanya, dengan adanya pungutan ekspor, Si pembeli CPO tersebut, baik itu para eksportir atau pedagang akan memenuhi pungutan ekspor tersebut dengan mengurangi harga beli. “Kemudian para eksportir ini terima barangnya di pelabuhan ekspor di Dumai atau Belawan, jadi dipotong lagi dengan transport ke pelabuhan ekspor,” kata Maruli.

Kemudian produsen CPO tentunya tidak mau membiayai semua itu, transport ke PKS juga mengurangi harga TBS Tentunya, lantas ada pungutan-pungutan lain yang bukan rahasia, misalnya Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki berbagai peraturan seperti Perbub atau Pergub. Macam-macam bentuk pungutan di daerah bahkan mungkin peraturan Camat juga bisa saja ada, termasuk preman-preman dijalanan sekitar yang meminta uang keamanan.

Kata Maruli, kembali ke Pungutan Ekspor, diketahui digunakan salah satunya untuk subsidi Bio Solar, jelas Pungutan Ekspor tersebut sangat menguntungkan bagi industri hilir sawit karena bahan baku mereka menjadi lebih murah, sehingga laba mereka bertambah, dalam memproduksi minyak goreng, mentega, butter atau olein dan lainnya. “Praktik lobi pelaku hilir ini menurut saya, ini yang mengakibatkan pajak ekspor ini sering muncul,” kata Maruli.

Padahal, ujung-ujungnya potongan tadi itu dibebankan kepada produsen TBS ternasuk petani. Kata Maruli, untuk meningkatkan kesjehteraan  dan peranan ekonomi petani sawit rakyat, pertama utamanya pada para birokrat di pemerintahan hentikanlah pungutan-pungutan karena itu sangat mengganggu.

“Omog kosong kalau dikatakan bahwa produksi Biosolar itu akan meningkatkan harga minyak sawit saat ini. Saya tidak percaya itu saya berdebat hampir seminggu dengan Bapak Sofyan Djalil, akhirnya mereka pusing, namun tetap lobi yang kuat itu mengakibatan munculnya pungutan-pungutan. Sejatinya harga itu merupakan mekanisme pasar, jangan diintervensi dengan kebijakan dan politik, siapa yang bisa menjamin bahwa harga minyak sawit naik karena program biodiesel, tidak percaya dan tidak ada rumus yang menghitung itu bahwa kontribusi Biosolar dalam kenaikan harga sekian persen itu omong kosong,” kata Maruli.

Lebih lanjut tutur Maruli, yang juga mungkin tidak manusiawi bahwa subsidi Biosolar berasal dari petani yang menguasai 41% kepemilikan lahan sawit di Indonesia, apakah ini layak?. Apalagi para pemilik mobil diesel itu orang kaya malah disubsidi.

“Saya kira itu harus dihentikan kalau pemerintah ingin meluruskan itu karena alasan lingkungan mungkin silahkan saja, tapi itu tanggung jawab pemerintah bukan tanggung jawab petani kecil, tidak usah subsidi mereka pasti mampu membayar biosolar yang tidak subsidi,” katanya.

Maruli juga berpesan kepada BPDP-KS, lantaran cerita peremajaan sawit rakyat yang cenderung bagitu rumit serta keberhasilannya sangat rendah, maka kembalikan saja itu uang petani sawit yang menguasai lahan sawit Indonesia seluas 41%. Kata dia, pengembalian dana itu bisa dihitung berapa besar porsinya kembalikan kepada mereka dan koperasi koperasinya. “Bila uangnya ada di Koperasi akan lebih cepat melakukan peremajaan sawit dan bisa langsung jalan,” katanya.

Kemudian dana yang dikembalikan dari BPDP-KS itu petani yang jauh dari pabrik kelapa sawit (PKS), bisa digunakan untuk membangun PKS sehingga petani tidak terbebani dengan biaya mahal, serta transport yang panjang.

“Lantas untuk meningkatkan produktivitas kebun petani, para pelaku perkebunan sawit besar bisa dilibatkan untuk membentu petani. Saya pernah mengalami di Sulawesi Tengah, kita tahu ada ribuan insinyur pertanian di perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, bahkan bisa mencapai belasan bahkan puluhan ribu, di Astra Agro saja 12 tahun lalu sudah sudah ada 1000-an insinyur saat membantu produksi coklat di Sulawesi Tengah, produksi coklat pun kala itu mampu naik 35% dalam waktu yang tidak lama,” tandas Maruli. (T2)

Sumber: Majalah InfoSAWIT Edisi Mei 2021

Https://store.infosawit.com/


. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

infosawit