infosawit

Harga CPO Melangit, Lahan Warga Tergerus Astra Agro



Masyarakat tutup akses jalan PT ANA
Harga CPO Melangit, Lahan Warga Tergerus Astra Agro

InfoSAWIT, JAKARTA – Diungkapkan Koordinator Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS), Eva Bande, semenjak tahun 2006 lalu masalah konflik agraria yang melibatkan masyarakat Petasia Timur dengan perusahaan PT Agro Nusa Abadi (ANA) anak usaha PT Astra Agro Lestari Tbk., sampai dengan saat ini tidak terselesaikan.

Bahkan dalam catatan FRAS, terdapat 300 ha lahan masyarakat Petasia Timur yang dirampas oleh PT Agro Nusa Abadi dan terdapat empat orang masyarakat yang dijerat hukum dengan tuduhan pencurian buah sawit.

Padahal, merujuk hasil kajian Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah pada tahun 2018 menyimpulkan bahwa terjadi maladministrasi terhadap aktivitas perusahaan PT Agro Nusa Abadi (ANA), anak usaha PT Astra Agro Lestari Tbk.,  lantaran perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut tidak memliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP-B).

 “PT Agro Nusa Abadi adalah aktor utama penyebab rentetan kasus-kasus perampasan lahan dan kriminalisasi terhadap petani yang terjadi di Petasia Timur Morowali Utara,” kata  Eva Bande seperti dikutip Sultengraya.

Perusahaan ini merupakan anak dari perusahaan Astra Agro Lestari yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh Jardine Matheson Group, tercatat perusahaan ini telah memonopoli 461.072 Ha lahan yang ada di Indonesia. “Dari total luasan lahan tersebut, Astra Agro Lestari pada tahun 2017 telah memiliki total keuntungan US$ 6.100 Juta.

Lebih lanjut tutur Eva Bande, kekayaan yang dimiliki oleh Grup Astra Agro Lestari ini buah dari hasil dari perampasan-perampasan lahan anak dari perusahaan Astra Agro Lestari seperti apa yang dipraktekkan oleh PT Agro Nusa Abadi di Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Sementara dikatakan Community Development Officer PT Agro Nusa Abadi (ANA), Doddy Adisatya, menyayangkan adanya tindakan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dengan menutup akses jalan operasional PT ANA.

Selain dasar hukum mereka yang masih bisa dipertanyakan, kalau pun ada klaim atau perbedaan pandangan semestinya tetap dapat diselesaikan dengan cara-cara musyawarah. “PT ANA selalu mengedepankan aspek hukum sebagai dasar kesepakatan hidup bersama. Ini yang menjadi prinsip perusahaan sehingga aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak agar perbedaan yang ada tidak merugikan pihak manapun,” katanya dalam keterangan resmi kepada InfoSAWIT, Selasa (19/10/2021).

Lebih lanjut kata Doddy, pihaknya keberatan bila dikatakan bahwa PT ANA menyerobot lahan masyarakat, apalagi bila dikatakan perusahaan membuat masyarakat menderita. Selain bertentangan dengan visi misi perusahaan yang ingin “Sejahtera Bersama Bangsa”, operasional perusahaan pun selalu bekerja sama dengan masyarakat dan menjalankan program-program kepedulian sosial.

Sejatinya, tutur Doddy, sejak awal beroperasi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, PT ANA berpegang dan patuh pada aturan serta ketentuan hukum yang ada. Perusahaan juga masih terus melakukan proses pengurusan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit