infosawit

Masih Banyak Kendala, Saat ISPO Dituntut Diakui Dunia



Masih Banyak Kendala, Saat ISPO Dituntut Diakui Dunia

InfoSAWIT, JAKARTA - Telah satu dasawarsa kebijakan Indonesian sustainable Palm Oil (ISPO) diterapkan, namun regulasi wajib praktik sawit berkelanjutan ini masih juga belum diperhitungkan ditingkat dunia. Bahkan penerapan regulasi ini baru mencakup 35% dari seluruh tutupan kelapa sawit di Indonesia.

Merujuk catatan Kementerian Pertanian hingga 31 Desember 2020 lalu sertifikasi ISPO yang diterbitkan baru mencapai 750 sertifikat ISPO, dimana sebanyak 735 sertifikat diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit besar swasta dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) .

Sementara sisanya sebanyak 20 sertifikat diberikan bagi para pekebun kelapa sawit baik plasma maupun swadaya. Sampai saat ini, sudah ada 15 lembaga sertifikasi ISPO, 7 lembaga pelatihan ISPO, dan 1.893 auditor ISPO.

Pencapaian sertifikasi ISPO tersebut dianggap masih jauh dari harapan, lantaran baru mencapai 35% dari total tutupan lahan kelapa sawit yang telah ditetapkan pemerintah seluas 16,38 juta ha. Dimana perusahaan perkebunan kelapa sawit besar swasta yang telah memiliki ISPO mencapai 63% dari total lahan seluas 8,86 juta ha. Lantas, sertifikasi ISPO bagi perushaaan sawit negara mencapai 32,3% dari luas lahan sekitar 0,89 juta ha, dan sertifikasi ISPO bagi petani hanya mencapai 0,18% dari luas lahan 7 juta ha.

Diungkapan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud, pemerintah selama ini terus mendukung penerapan praktik kelapa sawit berkelanjutan tersebut, bahkan melakukan beragam upaya percepatan penerapan kebijakan ISPO.

Terlebih selama ini industri kelapa sawit menjadi salah satu komoditi  pertanian yang mampu bertahan  dalam masa pandemic covid-19 dan mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang positif, mampu menciptakan lapangan kerja hingga mencapai 16,2 juta pekerja, mendorong pertumbuhan ekonomi 3,5% dari total PDB, berkontribusi 13% terhadap ekspor non-migas, serta menghasilkan BBM B30 yang  ramah lingkungan dan menghemat devisa sehingga mencapai kemandirian energi.

Melihat tingginya kontribusi kelapa sawit yang cukup signifikan, maka diperlukan sistem pengelolaan kelapa sawit yang lebih efektif, efisien, adil dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.   

Sebab itu kata Musdhalifah, pemerintah perlu memastikan bahwa usaha kelapa sawit dari hulu hingga ke hilir layak dikelola secara sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai Undang-Undang, ini menjadi dasar terbitnya Perpres No.44/2020.

Regulasi tersebut terbit dengan ketentuan wajib untuk semua tipe perkebunan baik itu Perkebunan Rakyat, Perkebunan Negara dan Perkebunan Swasta. “Untuk Perkebunan Rakyat diberi masa transisi 5 tahun,” kata Musdhalifah, dalam Webinar “Kesiapan Implementasi Sertifikasi ISPO Bagi Pekebun”, yang dihadiri InfoSAWIT, akhir Mei 2021 lalu.

Patut menjadi perhatian bahwa dalam proses pemberian ISPO akan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang independent dan transparan, lantas penguatan ISPO dipandang sangat penting demi keberlanjutan kelapa sawit.

Lebih lanjut kata Musdhalifah, ada beberapa isu yang perlu dijawab oleh penguatan ISPO diantarnya adalah, pertama, guna memperbaiki tata kelola sertifikasi ISPO dengan membuka ruang partisipasi, akuntabilitas dan transparansi.

Kedua, menyempurnakan kelembagaan ISPO dari sisi keanggotaan, tugas, fungsi dan tanggungjawab, ketiga, meletakkan fungsi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam sistem sertifkasi ISPO, keempat, menyempurnakan prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO serta kelima, menjawab isu negatif produk kelapa sawit Indonesia.

Kata Musdhalifah, dukungan Pemerintah untuk keberlangsungan kelapa sawit Indonesia sudah sangat jelas, yakni adanya peningkatan  produktivitas melalui penerapan ISPO, hal tersebut juga diiringi dengan  menciptakan regulasi untuk menjaga iklim investasi sawit melalui UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja.

Penyederhanaan dan kemudahan yang diatur dalam UUCK yakni berupa kemudahan perizinan berusaha pada budidaya pertanian skala tertentu, penyederhanaan dalam pertimbangan  penetapan luas lahan untuk  usaha perkebunan dan kemudahan akses sistem informasi pertanian oleh masyarakat dan pelaku usaha..

Sumber: Majalah InfoSAWIT Edisi Juli 2021


. . . untuk selengkapnya dapat di baca di majalah infosawit di infosawit store atau berlangganan.

infosawit