infosawit

Saat Buka Lahan Baru Bagi Pekebun Sawit Swadaya, Mesti Gunakan Dokumen LURI



Ilustrasi land clearing
Saat Buka Lahan Baru Bagi Pekebun Sawit Swadaya, Mesti Gunakan Dokumen LURI

InfoSAWIT, JAKARTA - Penerapan Prosedur Penanaman Baru (NPP) 2021 yang baru saja disepakati Juni 2021 lalu, ternyata tidak berlaku untuk pekebun (smallholder) kelapa sawit swadaya yang ingin memperoleh sertifikasi dibawah skim minyak sawit berkelanjutan RSPO versi Pekebun Swadaya.

Diungkapkan Rukaiyah Rafiq dari yayasan Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), penerapan NPP 2021 tidak berlaku bagi pekebun (smallholder)  sawit swadaya yang menggunakan RSPO Independent Smallholders Standard (RISS) 2019. “Untuk pekebun  swadaya, mereka menggunakan dokumen LURI (land Use Risk Identification) untuk penanaman baru,” katanya kepada InfoSAWIT, belum lama ini.

Lebih lanjut tutur Rukaiyah yang akrab dipanggil Uki, selain penggunaan dokumen LURI, pekebun sawit swadaya juga saat ini sedang dalam proses menunggu dokumen Panduan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) – Stok Karbon Tinggi (SKT) yang disederhanakan, dokumen tersebut saat ini tercatat masih dalam perumusan di sekretariat RSPO.

Namun demikian, pada dasarnya bagi pekebun sawit swadaya, sangat mendukung lahirnya prosedur untuk penanaman baru, baik untuk perusahaan maupun untuk pekebun (smallholder)sawit swadaya. Lantaran ini adalah salah satu cara guna memastikan bahwa areal-areal yang memiliki NKT dan SKT tidak dibuka untuk perkebunan kelapa sawit. selain itu, sebagai salah satu strategi untuk menjaga kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang memiliki NKT dan SKT Penting.

Hanya saja tutur UKI, penerapan Dokumen LURI untuk pekebun (smallholder) sawit masih memiliki tantangan sendiri, dimana prosesnya adalah banyak menggunakan beragam teknologi dan pemetaan areal, sementara di pihak pekebun memiliki kendala pengetahuan tentang penggunaan teknologi-teknologi tersebut.

Sebab itu tutur Uki, supaya proses penerapan Dokumen LURI berjalan dengan baik maka dibutuhkan upaya peningkatan pengetahuan pekebun  mengenai teknologi yang digunakan, setidaknya para stakeholder kelapa sawit yang peduli terhadap penerapan praktik budidaya sawit berkelanjutan bisa mendukung dengan melakukan pelatihan, guna meningkatkan kemampuan beradaptasi pekebun terhadap teknologi yang digunakan, termasuk kapasitas pekebun dalam melakukan pemetaan areal kebun sawit nya.

Selain itu dukungan lain yang bisa diberikan kepada pekebun (smallholder) sawit swadaya yang telah melakukan perlindungan terhadap areal NKT dan SKT - dengan tidak melakukan penanaman baru di areal tersebut -, semestinya bisa diberikan apresiasi dengan cara berupa insentif bagi pekebun.

Tujuan pekebun sawit mendirikan perkebunan kelapa sawit adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun. Dengan menjaga HCV dan HCS di kawasan APL, berarti pekebun dilarang mendirikan kebun sawit. Oleh karena itu, sebagai apresiasi bagi pekebun swadaya yang tidak mengembangkan kebun sawit di kawasan APL yang memiliki HCV dan HCS, mereka perlu diberikan insentif, tandas Uki. (T2)

Sumber: Majalah InfoSAWIT Edisi September 2021


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit