infosawit

Pemerintah Dinggap Belum Efektif Lerai Konflik Sawit



Pemerintah Dinggap Belum Efektif Lerai Konflik Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Dalam laporan terbaru berjudul ‘Ekspansi dan Konflik Kelapa Sawit di Indonesia: Evaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian konflik’ yang ditulis oleh peneliti dari KITLV Leiden, Universitas Andalas dan Wageningen University  mencatat, pesatnya  ekspansi perkebunan kelapa sawit  di Indonesia telah melahirkan sekitar 4.000 konflik  pertanahan  menurut  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).

Konflik-konflik  lahan  ini menjadi persoalan dan perhatian utama bagi semua pihak, studi terbaru ini menekankan, dan untuk itu mencari cara untuk menyelesaikan konflik-konflik ini secara efektif menjadi sangat penting, baik bagi masyarakat lokal, masyarakat adat dan bagi perusahaan perkebunan yang terlibat.

Diungkapkan Peneliti utama, Afrizal  dari Universitas Andalas, konflik-konflik ini  adalah permasalahan yang mendesak, konflik-konflik ini menimbulkan berbagai kesulitan dan gangguan ekonomi bagi  banyak penduduk pedesaan di Indonesia. “Serta berdampak pada biaya operasional dan kerusakan reputasi bagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit” katanya dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Bahkan, dalam penelitian  ini  menemukan bahwa konflik  kelapa sawit jarang  terselesaikan. Masyarakat telah mencari  penyelesaian  melalui  tiga jalur  utama – mediasi oleh pemerintah  lokal, mengajukan tuntutan ke pengadilan dan mengirimkan pengaduan ke mekanisme Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Dimana 68%  konflik yang  diteliti, perwakilan masyarakat merasa tidak ada penyelesaian  yang  dicapai. Dan ketika  konflik  berhasil  diselesaikan, prosesnya  memakan  waktu  lama: rata-rata  9  tahun. Berdasarkan  hal  itu,  laporan  ini menyimpulkan  bahwa mekanisme  resolusi  konflik yang  tersedia sebagian  besar  belum efektif.

Peneliti utama Ahmad Dhiaulhaq dari KITLV Leiden mecatat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan konflik-konflik kelapa sawit.

“Karena konflik-konflik ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga keuntungan perusahaan, pemerintah Indonesia dapat dan harus berbuat lebih banyak lagi dalam   membantu masyarakat mendapatkan penyelesaian atas keluhan-keluhan mereka,” katanya.

Penelitian ini  menemukan bahwa masyarakat cenderung  menghindari untuk membawa keluhan mereka ke pengadilan karena seringkali tidak mendapat hasil. Dan ketika mereka menang di pengadilan (hanya  dalam  sembilan  kasus),  dalam lima kasus  putusan  tidak terimplementasikan.

Sebaliknya, penelitian menemukan bahwa masyarakat sering (dalam 73% kasus) meminta bantuan kepada otoritas atau pemerintah lokal (seperti bupati, polisi atau camat) untuk membantu memediasi konflik mereka.

Namun mediasi oleh pemerintah lokal ini cenderung tidak menghasilkan hasil yang efektif. Yang mendasari kurang efektifnya resolusi  konflik ini adalah situasi yang oleh para peneliti disebut sebagai 'rightlessness'— masyarakat seolah-olah  tidak  memiliki  hak.

“Di  satu sisi, pengakuan  hukum  atas hak-hak masyarakat pedesaan atas tanah mereka masih kurang, dan di sisi lain, perlindungan hak-hak masyarakat yang sudah ada dalam undang-undang seringkali tidak ditegakkan,” kata dia. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit