infosawit

Petani Sawit Bisa Bangkrut, Bila Pemerintah Tak Perbaiki Tata Niaga Pupuk



Dok. InfoSAWIT
Petani Sawit Bisa Bangkrut, Bila Pemerintah Tak Perbaiki Tata Niaga Pupuk

InfoSAWIT, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat Manurung mempertanyakan kenaikan harga pupuk yang mengikuti kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit.

“Petani sawit  meminta pemerintah untuk segera  mencari tahu penyebab kenaikan harga pupuk dan produsen pupuk plat merah diminta sebagai penyeimbang serta kontrol harga, jangan kemudian malah ikut menaikan harga,” katanya dalam webinar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertemakan “Perbaikan Tata Kelola Pupuk: Realitas dan Fakta”, Jumat (29/10/2021), uang dihadiri InfoSAWIT.

Lebih lanjut tutur Gulat, pihaknya tidak menuntut pupuk subsidi, hanya  meminta pemerintah serius dan fokus mengontrol harga pupuk yang non subsidi. Karena dengan kenaikan harga pupuk bakal berdampak pada terancam gagalnya Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), lantaran anggaran biaya PSR sudah tak sesuai akibat kenaikan harga pupuk. “Sebagai contoh  pupuk urea hanya sekitar Rp 4.500/kg sebelum adanya kenaikan. Namun sekarang sudah mencapai di atas Rp 6.000/kg,” katanya.

Ini akibatnya berdampak pada Harga pokok produksi (HPP) tandan buah segar (TBS) sawit petani, bila sebelum terjadinya peningkatan harga pupuk, mencapai Rp 794 per kg. “Namun HPP kami sekarang Rp1.350 per kg karena 58 persen pengeluaran untuk biaya pupuk,” kata Gulat.

Alhasil pendapatan petani sekarang hanya Rp 815.000/ha/bulan dari sebelumnya mampu mencapai Rp 1,1 juta/ha/bulan. “Harga sawit Rp 3.000 per kg, tapi kami turun pendapatan, bisa bangkrut,” tandas dia.

Sementara, pemerintah telah berkomitmen menjaga stok dan keterjangkauan harga pupuk baik subsidi maupun non subsidi dalam upaya meningkatkan produktivitas lahan petani. Di sektor perkebunan, petani sawit meminta intervensi pemerintah karena harga pupuk non subsidi naik signifikan 70%-120%.

Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, Gunawan menjelaskan bahwa pupuk sebagai salah satu sarana produksi yang sangat strategis bagi pertanian. “Tidak saja mempengaruhi capaian produksi. Tetapi berdampak sosial sangat luas karena menjangkau sekitar 17 juta petani, pada 6063 Kecamatan, 489 Kabupaten dan 34 Provinsi,” katanya

Untuk pupuk bersubsidi, Gunawan mengungkapkan, tata kelolanya menjadi perhatian seluruh pihak  terkait. Di era 4.0 dimana transparansi publik dan pertanggungjawaban sosial selalu menjadi sorotan. Hal ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi petugas yang menangani pupuk bersubsidi.

Menurut Gunawan upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat terwujud salah satunya dukungan dari kegiatan pemupukan.”Proses pemupukan yang tepat sasaran berkontribusi tinggi dalam pencapaian produksi pertanian seperti padi,” ujar.

Berdasarkan data Ditjen PSP Kementan RI, kebutuhan pupuk untuk petani mencapai 22,57 - 26,18 juta ton atau senilai Rp 63-65 triliun dalam lima tahun terakhir. Tetapi, keterbatasan anggaran pemerintah hanya dapat  mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 8,87 juta- 9,55 juta ton dengan nilai anggaran Rp 25-32 triliun.

Direktur Pupuk dan Pestisida  Ditjen PSP Kementerian Pertanian, Muhammad Hatta menjelaskan, ada beberapa potensi masalah yang menjadi persoalan pupuk bersubsidi yaitu perembesan antar wilayah, isu kelangkaan pupuk, mark up Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk di tingkat petani, alokasi menjadi tidak tepat sasaran, dan produktivitas tanaman menurun.

“Memang masalah tadi akan berdampak lebih lanjut bagi turunnya produktivitas tanaman. Disebabkan petani tidak menggunakan tepat waktu dan jumlahnya,” kata Hatta. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit