infosawit

Legitimasi PHK Masa Pandemi, Koalisi Buruh Sawit Tuntut Cabut Kepmenaker No. 104/2021



Dok. InfoSAWIT
Legitimasi PHK Masa Pandemi, Koalisi Buruh Sawit Tuntut Cabut Kepmenaker No. 104/2021

InfoSAWIT, JAKARTA - Pada Agustus 2021, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia menerbitkan Kepmenaker No. 104/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut memberi legitimasi kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit selama masa pendemi Covid 19 untuk melakukan PHK, memberlakukan kerja bergilir, mengurangi jam kerja, merumahkan buruh, pengurangan upah, pengurangan atau penghapusan tunjangan dan pemberlakuan pensiun dini. Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan buruh.

Ketua Umum SERBUNDO, Herwin Nasution menyatakan, Kepmenaker104/2021 memperlihatkan pengabaian pemerintah atas peran serikat buruh dalam merepresentasikan kepentingan anggotanya.

“Negosiasi ulang hubungan kerja dan upah memperlihatkan absennya negara dalam memberikan jaminan kepastian kerja dan kepastian upah. Apa yang sudah menjadi kewajiban perusahaan seharusnya tidak bisa dinegosiasikan ulang. Apalagi kemudian jika negosiasi itu dilakukan antara pengusaha dengan buruh secara individu. Selain itu, kebijakan tersebut memperlihatkan negara tidak mengakui keberadaan serikat buruh dalam melindungi kepentingan anggotanya. Keputusan menteri ini telah mengabaikan peran dan fungsi serikat buruh,” kata Herwin dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, Selasa (2/11/2021).

Sementara diungkapkan, Ketua Federasi Serikat Pekerja Perkebunan RAJAWALI EHP Kalimantan Selatan, Hasanrefky menyatakan, Kepmenaker 104/2021 ini bisa dijadikan alasan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk tidak menjalankan kewajibannya.

Dimana perusahaan bisa saja mengaku terdampak pandemi secara finansial sehingga tidak bisa membayar upah sesuai ketentuan. Di tahun 2020 saja misalnya sejumlah perusahaan melakukan pembayaran THR secara mencicil dengan alasan terdampak pandemi Covid 19. “Hal tersebut dilegitimasi surat edaran Menaker yang memperbolehkan pembayaran THR secara bertahap” kata Hasanrefky.

Senada diutarakan, Dianto Arifin dari SEPASI Kalimantan Tengah, bahwa pandemi Covid 19 telah dijadikan alasan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan buruh sawit.

“Sekarang di tempat kami bekerja, perusahaan sudah mulai mengurangi bahkan meniadakan over time untuk pekerjaan mandor panen, mandor rawat, gudang dan emplasmen. Kita mengkhawatirkan pengurangan akan dilakukan untuk semua jenis pekerjaan dengan alasan pandemi Covid 19,” ucap Dianto Arifin.

Koalisi Buruh Sawit melihat isi Kepmenaker tersebut membuktikan negara absen dalam memberikan  perlindungan terhadap buruh di masa pandemi. “Seharusnya pemerintah memberikan perlindungan atas buruh dalam situasi pandemi, bukan malah memberi ruang negosiasi ulang. Kepmenaker 104/2021. Kami meminta Kepmenaker 104/2021 ini dicabut dan pemerintah mengeluarkan kebijakan perlindungan buruh yang memastikan kepastian kerja dan kepastian upah,” kata Koordinator Koalisi Buruh Sawit, Zidane. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit