infosawit

Anggota DPR RI Desak Pemerintah Atasi Hambatan Peremajaan Sawit Rakyat



Anggota DPR RI Desak Pemerintah Atasi Hambatan Peremajaan Sawit Rakyat

InfoSAWIT, JAKARTA – Lambatnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, lantaran masih banyak kebun  sawit rakyat yang berada di lahan overlap antara tata ruang dan kehutanan. Diperkiraan terdapat 2,6 juta hektar masih bermasalah.

Untuk itu Johan mendesak pemerintah agar segera mengatasi hambatan program peremajaan sawit rakyat demi kesejahteraan petani. Ia juga menguraikan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian, bahwa dari total luas areal kebun kelapa sawit rakyat seluas 5,61 juta, terdapat 2,4 juta hektar diantaranya itu perlu segera diremajakan karena umur tanaman yang sudah tua (lebih dari 25 tahun) dan produktivitasnya rendah yakni hanya 10 ton tandan buah segar (TBS) sawit per hekter per tahun.

"Saya berharap untuk peningkatan produktivitas sawit diprioritaskan untuk membantu petani sawit agar lahannya segera diremajakan dan diberikan kemudahan dalam proses peremajaan tersebut," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, Kamis (11/11/2021).

Lebih lanjut tutur Johan, sejak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berdiri sampai tahun 2020 lalu telah menyalurkan dana program PSR sebesar Rp 5,3 triliun yang mencakup luas lahan 200,2 ribu hektar. “Harusnya angka itu masih bisa dioptimalkan lagi melalui program akselerasi peremajaan sawit rakyat dengan memangkas berbagai hambatan penyaluran dana PSR kepada kelompok sasaran," ujarnya.

Wakil rakyat dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini juga memaparkan, berbagai penyebab kesulitan pelaksanaan peremajaan sawit rakyat di antaranya adalah prosedur pengusulan yang terlalu panjang, sehingga memakan waktu yang lama dan rendahnya minat petani mengikuti program peremajaan karena pemerintah lebih berpihak pada kepentingan perusahaan besar dalam pemanfaatan dana perkebunan.

"Untuk itu saya mendorong pemerintah segera mengatasi persoalan legalitas lahan petani (lahan sawit rakyat) dan melakukan pembinaan kelembagaan petani sawit, serta meningkatkan sosialisasi program peremajaan sawit rakyat ini," tandas Johan. (T2)


. . . Dapatkan majalah infosawit berbentuk digital (e-magz) di infosawit store atau berlangganan.

infosawit